Cegah Politik Uang di Pilkada, Polri dan KPK Bentuk Tim Khusus

Reporter

Uskup Agung Jakarta Ignagius Suharyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gereja Katedral, Jakarta Pusat memberikan keterangan terkait pengamanan malam Natal, 24 Desember 2017. TEMPO/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah 2018. Kedua lembaga itu berencana membuat satuan tugas khusus untuk mengawasi transaksi haram berbau politik tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke Ketua KPK (Agus Rahardjo) untuk membuat tim khusus Satgas Pungutan Liar bersama Markas Besar Polri terkait money politic," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di ruang rapat utama, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 Desember 2017.

Baca: Review 2018: Agar Pilkada di Jawa Tak Kena Politisasi Agama

Tito mengatakan, wacana pembentukan satgas khusus tersebut telah dibicarakan dengan Agus sejak pekan lalu. Agus sendiri, menurut dia, telah menyetujui rencana tersebut. Pagi tadi, melalui pesan elektronik, kedua pemimpin lembaga penegak hukum itu sepakat membentuk satgas khusus pengawas politik uang pada Pilkada 2018.

Satgas khusus itu akan dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono. Rencananya, Tito akan memerintahkan Kabareskrim untuk merekrut beberapa anggota kepolisian serta menetapkan anggaran untuk satgas tersebut pada Januari mendatang. "Nanti akan ditarik anggota-anggota dengan idealisme kuat (tidak koruptif)," kata Tito.

Polri juga berencana untuk memetakan sejumlah daerah yang rawan terhadap politik uang. Tito menyebutkan satgas khusus tersebut hanya diterjunkan ke sejumlah wilayah yang dianggap rawan tersebut. Meski begitu, Tito belum mengungkapkan mana saja daerah yang dianggap rawan politik uang tersebut.

Baca: Jokowi: Jangan Terpecah Belah karena Pilkada

Tito memandang pembentukan satgas ini sangat membantu KPK. Sebab, wilayah kewenangan korupsi KPK terbatas. KPK hanya bisa menindaklanjuti tindakan korupsi oleh penyelenggara daerah, yakni setara tingkat eselon I atau lebih tinggi.

Sedangkan Polri akan menargetkan pengawasan serta penindakan hukum di sejumlah ruang yang tidak terjamah KPK, seperti tingkat Kepala Desa, Kepala Dinas, dan pejabat dalam wilayah kecil lainnya. "Jadi nanti yang tidak bisa ditangani KPK diserahkan ke Polri," kata dia.

Dengan adanya tim pengawas ini, Tito berharap nantinya praktek politik uang dan pungli akan bisa dihindari. "Ini membuat masyarakat takut menyuap sehingga kami harapkan (Pilkada 2018) bisa berjalan tanpa ada proses money politic," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar Pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 TPS.

Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan. TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Mabes Polri Komisaris Besar Edi Setio Budi Santoso mengatakan ada lima daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah 2018. Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

8 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

11 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

13 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

14 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

15 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

19 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya