ECPAT: Indonesia Jadi Negara Tujuan Wisatawan Pedofil

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekerasan terhadap anak. Shutterstock

    Ilustrasi kekerasan terhadap anak. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada 2017 ternyata tidak hanya berdampak positif. Meski memberikan kontribusi sekitar US$ 11 juta terhadap pemasukan negara, sektor pariwisata juga memberikan dampak negatif dengan munculnya kekerasan dan eksploitasi seksual anak.

    Hal ini disampaikan oleh Ending the Sexual Exploitation of Children (ECPAT) dalam diskusi catatan akhir tahun 2017, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta pada Kamis, 28 Desember 2017. Koordinator ECPAT Ahmad Sofian menyebut Indonesia menjadi salah satu negara tujuan para pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual anak dengan menjadi wisatawan.

    Baca: Survei 10 Destinasi Wisata, Ditemukan Praktik Prostitusi Anak

    "Kita menyedot wisatawan sebanyak-banyaknya, tapi lupa melindungi destinasi wisata kita dari praktik-praktik kekerasan dan eksploitasi seksual anak," kata Sofian.

    Dalam rentang Januari hingga September 2017, Sofian menyebut ada 107 orang yang dideportasi oleh otoritas imigrasi Indonesia. Mereka diduga sebagai pelaku pedofil.
    Pelarangan masuk ke Indonesia tersebut dilakukan karena adanya rekomendasi dari pihak intelijen internasional. "Imigrasi itu bisa mencegah pedofil masuk kalau ada laporan dari badan intelijen internasional," kata dia.

    Baca: Setelah Surabaya dan Solo, Padang Bersiap Menjadi Kota Layak Anak

    Sementara untuk wisatawan lokal sendiri, Sofian mengatakan pihaknya tidak memiliki data. Sebab, dari pihak kepolisian tidak ada catatan berapa banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. "Enggak ada, karena polisi enggak ada catatan juga," ujarnya.

    Akibat tak adanya data tersebut, menurut Sofian, wisatawan lokal yang juga merupakan pelaku pedofil sulit diawasi pergerakannya. "Kan kalau ada bisa diawasi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.