Istri Novel Baswedan 2 Kali Minta SP2HP, Belum Ada Jawaban

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri Novel Baswedan, yakni Rina Emilda, kepada wartawan mengatakan bahwa sang suami tetap semangat menjalani pengobatan. IRSYAN HASYIM

    Istri Novel Baswedan, yakni Rina Emilda, kepada wartawan mengatakan bahwa sang suami tetap semangat menjalani pengobatan. IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Istri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda telah meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait kasus penyerangan suaminya ke Polisi Daerah Metro Jaya. Namun, permintaan tersebut belum mendapat jawaban dari kepolisian.

    "Istrinya Novel sudah dua kali kirim surat ke Polda Metro minta informasi perkembangan suaminya, enggak dijawab-jawab," kata anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar kepada Tempo, Rabu, 27 Desember 2017.

    Baca: KPK Minta Polisi Segera Tangkap 2 Penyerang Novel Baswedan

    Menurut Haris, Rina sudah meminta SP2HP pada 7 November 2017 dan 28 November 2017. Dalam waktu dekat, istri Novel itu akan kembali membuat SP2HP. "lagi mau bikin yang ketiga," ujarnya.

    Ketika dikonfirmasi mengenai permintaan SP2HP dari istri Novel, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan akan memeriksanya. "Nanti saya cek dulu," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 28 Desember 2017.

    Penyerangan terhadap Novel terjadi pada Selasa, 11 April 2017. Ketika itu, Novel tengah berjalan pulang dari menunaikan salat Subuh di Masjid Al-Ikhsan, tak jauh dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua orang yang tak dikenal menyiramkan air keras ke wajahnya, sehingga matanya mengalami luka.

    Baca: 8 Bulan Pengobatan, Begini Kondisi Mata Kiri Novel Baswedan

    Kasus penyerangan Novel Baswedan hingga saat ini belum ada kejelasan. Terakhir, Polda Metro Jaya merilis dua sketsa wajah terduga pelaku pada 24 November 2017, tetapi pelaku penyerangan Novel belum juga ditangkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.