ICW Sebut Tahun 2017 Paling Muram bagi Sektor Pengadilan

Reporter

Terdakwa kasus dugaan suap judicial review di Mahkamah Konstitutsi (MK) Patrialis Akbar berjalan saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan vonis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 4 September 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tahun 2017 sebagai tahun paling muram untuk kasus suap di sektor pengadilan. Hal ini disampaikan peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Ester, saat konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Desember 2017.

Catatan buruk ini telah mencoreng wajah pengadilan. Bukan hanya di pengadilan tingkat satu, tapi juga di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Baca: Saatnya Mahkamah Agung Pecat Hakim Terlibat Suap

Tahun 2017, kata Lalola, diawali oleh kasus suap yang dilakukan salah satu hakim MK, Patrialis Akbar. "Tahun ini dibuka oleh kasus Patrialis Akbar—ketika itu hakim konstitusi—terkait dengan kasus suap yang ditanganinya tentang yudisial review Undang-Undang Peternakan soal kuota impor daging," ujarnya.

Selain itu, ICW mencatat, MK dihadapkan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Arief Hidayat. Arief tercatat sudah dua kali dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi karena diduga melanggar nilai integritas.

Baca: 12 Kata Sandi Kasus Korupsi yang Diungkap KPK

Arief diduga melakukan lobi politik kepada anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertahankan posisinya sebagai hakim MK. Lobi itu diduga ditukar dengan putusan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang keabsahan panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupasi yang saat ini sedang disidangkan di MK. Arief mengakui memang pernah bertemu dengan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR.

Meski itu di luar kepentingan fit and proper test, menurut Lalola, pertemuan tersebut merupakan suatu pelanggaran bagi ICW. "Jadi, dalam konteks itu, kami berpikir apa yang dilakukan Arief Hidayat sungguh mencoreng citra MK," ujarnya.

Dalam tubuh Mahkamah Agung juga tidak jauh berbeda. Tercatat ada dua hakim dan satu orang panitera yang ditangkap KPK terkait dengan suap penanganan perkara sejak Oktober 2017.

Kejaksaan Agung juga mendapat catatan kritis dari ICW. Tahun ini, tercatat ada beberapa jaksa yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Namun, menurut Lalola, Ketua Kejaksaan Agung M. Prasetyo dinilai tidak kooperatif ketika jaksa yang ditangkap nilai suapnya kecil alias “suap receh”.

"Jaksa Agung tidak terlalu suportif dalam upaya pemberantasan korupsi di internal sendiri," tutur Lalola. Padahal, menurut dia, seharusnya Kejaksaan Agung berterima kasih karena KPK sudah membantu mengungkap oknum nakal. "Jadi pola pikirnya harus diubah."






Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

14 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

15 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

18 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

18 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

1 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

2 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

2 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

2 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

2 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.