Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dikritik Soal Zonasi Sekolah, Ini Tanggapan Kemendikbud

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Iqbal Lubis
Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ari Santoso mengatakan, sistem zonasi sekolah memiliki beberapa manfaat dalam sistem pendidikan nasional.

"Zonasi sekolah menyasar perbaikan sistem pengawasan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional," kata Ari melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Desember 2017.

Baca juga: FSGI Minta Pemerintah Benahi Sistem Zonasi Sekolah

Pernyataan itu menanggapi kritik dari FGSI yang menilai sistem zonasi menimbulkan banyak masalah, di antaranya akses murid mendapatkan sekolah negeri jadi terbatas.

Selain itu, kata Ari, penetapan zonasi juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan. Hal ini merujuk kepada pendekatan sistem zonasi yang mengutamakan kedekatan wilayah antara sekolah dengan tempat tinggal.

Zonasi sekolah juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pemerataan pendidikan. Ari mengatakan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 17 / 2017 itu pun telah mendapatkan apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, ia pun tidak menyangkal bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan terkait peraturan ini. Kemendikbud melalui Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, kata Ari, telah mengadakan rapat dengan dinas pendidikan se-Indonesia membahas evaluasi penerapan sistem zonasi sekolah. "Kemendikbud terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Ari.

Sebelumnya,  Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI meminta pemerintah membenahi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sebab, sistem zonasi dianggap masih menimbulkan banyak masalah.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim mengatakan permasalahan sistem zonasi itu banyak terjadi di daerah. Akibatnya, peluang siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri menjadi sangat tipis. Sebab, banyak kecamatan yang memiliki sedikit sekolah negeri.

Kisruh akibat sistem zonasi sekolah melalui PPDB online juga terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 dan SMAN 13 di Medan. Kedua sekolah tersebut menerima siswa tambahan di luar sistem PPDB online hingga 180 siswa. Namun para siswa tersebut dikenakan biaya tambahan masing-masing Rp 10 juta. "Belakangan, 180 siswa itu kemudian dianggap ilegal dan dipindahkan ke SMA swasta," kata Satriwan.

ADAM PRIREZA | ZARA AMELIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

4 jam lalu

Seorang wanita terlihat dengan poster presiden Nigeria Muhammadu Buhari, ketika kerabat korban penculikan kereta api Kaduna berunjuk rasa di Abuja, Nigeria 25 Juli , 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Foto
Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

Aksi penculikan massal ini dilakukan oleh geng kriminal bersenjata yang menuntut uang tebusan.


Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

7 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Marak Kekerasan Anak di Sekolah, KPAI Dorong Percepatan Pembentukan Satgas Daerah dan Tim PPKSP

KPAI meminta segera dibentuk Satgas Daerah dan Tim Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).


Menteri Airlangga Terus Lanjutkan Simulasi Makan Siang Gratis: Giliran di Merauke Gerakan Makan Ikan

10 hari lalu

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto meninjau simulasi  program nasional Siswa Indonesia Sehat, Terampil dan Sejahtera (SISTARA) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis, 29 Februari 2024. Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Menteri Airlangga Terus Lanjutkan Simulasi Makan Siang Gratis: Giliran di Merauke Gerakan Makan Ikan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan simulasi program makan siang gratis akan terus dilakukan di sejumlah sekolah.


Sekolah Diberi Batas Waktu 2-3 Tahun Terapkan Kurikulum Merdeka

13 hari lalu

Sejumlah siswa menampilkan tarian mandau Dayak Kalteng usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SMPN 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 2 Mei 2023. Kegiatan peringatan Hardiknas yang diikuti ratusan siswa dan guru di kota itu mengusung tema
Sekolah Diberi Batas Waktu 2-3 Tahun Terapkan Kurikulum Merdeka

Kementerian akan segera membuat Peraturan Mendikbudristek untuk menetapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional di 2024.


Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Saja Larangan Peruntukan Dana BOS?

13 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Saja Larangan Peruntukan Dana BOS?

Airlangga Hartarto mengungkapkan dana BOS akan menjadi sumber dana program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Diwacanakan Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Peruntukan Dana BOS?

14 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Diwacanakan Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Peruntukan Dana BOS?

Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.


Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

14 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan menyatakan perlunya menjaga inflasi pangan agar kenaikannya tidak melebihi 5 persen.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


PGRI: Sekolah Harus Terapkan Mekanisme Terbuka dalam Kasus Perundungan

15 hari lalu

Ilustrasi perundungan. Sumber: www.dailymail.co.uk
PGRI: Sekolah Harus Terapkan Mekanisme Terbuka dalam Kasus Perundungan

Jokowi juga sempat menyinggung kasus perundungan di sekolah dan meminta sekolah tidak menutup-nutupi kasus perundungan.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

15 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.