Jokowi Perketat Kriteria Penerima Beasiswa LPDP

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap menjadi magnet pembicaraan sepanjang 2017, bahkan namanya masuk dalam tokoh dunia yang paling banyak diperbincangkan di Twitter. Sejak menjabat, Jokowi rajin blusukan ke penjuru negeri dan memerintahkan berbagai pembangunan infrastruktur. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap menjadi magnet pembicaraan sepanjang 2017, bahkan namanya masuk dalam tokoh dunia yang paling banyak diperbincangkan di Twitter. Sejak menjabat, Jokowi rajin blusukan ke penjuru negeri dan memerintahkan berbagai pembangunan infrastruktur. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bogor - Hasil rapat terbatas perihal dana abadi pendidikan di Istana Bogor berujung pada arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memperketat kriteria calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tujuannya, untuk memastikan para penerima beasiswa lebih beragam, baik dari latar belakang pendidikannya maupun tujuan lokasi studi.

    "Karena yang mengambil ilmu sosial terlalu banyak selama ini, padahal yang ingin didorong adalah sains dan teknologi," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Mohamad Nasir saat dicegat di Istana Bogor, Rabu, 27 Desember 2017.

    Baca: Dana Beasiswa LPDP Bertambah 10 T, Ini Jurusan Prioritas

    Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dana abadi pendidikan pada tahun ini telah menyentuh Rp31 triliun. Namun ia ingin dana yang dipakai untuk beasiswa LPDP tersebut bisa menjangkau lebih banyak siswa dan lebih bermanfaat untuk Indonesia, terutama dalam hal peningkatan daya saing.

    Nasir melanjutkan, akan ada banyak perubahan yang dilakukan terkait dengan kriteria penerima beasiswa LPDP. Salah satunya, pemerintah akan lebih mengakomodasi calon penerima beasiswa dari Indonesia bagian timur. Sebagai catatan, penerima LPDP selama ini lebih banyak dari Indonesia bagian barat.

    Baca juga: Jusuf Kalla Minta Penerima Beasiswa LPDP Tidak Jadi 

    Selain itu, negara-negara tujuan studi juga akan diperketat. Nasir menyampaikan pemerintah tidak ingin negara tujuan studi dominan di Benua Australia dan Eropa. Pemerintah, kata ia, ingin ada yang studi ke Cina dan Amerika Serikat.

    "Kami akan coba prioritaskan Cina dan Amerika, perguruan-perguruan tinggi ternama di sana," ujarnya.

    Kriteria jurusan studi yang akan diambil pun tak luput dari rencana perubahan. Nasir berujar pemerintah akan membidik calon penerima beasiswa yang jurusan studinya sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia saat ini dan ke depan.

    "Harus dilihat Indonesia core business-nya apa. Kan ada pangan, pertanian, ternak, pariwisata. Jurusan terkait dengan teknologi juga harus ditingkatkan," ucapnya.

    Pengetatan kriteria itu, kata Nasir, kemungkinan akan diikuti dengan penambahan kuota penerima beasiswa juga. Ia memprediksi penambahan kuota akan 2-3 kali lipat sesuai dengan peningkatan anggaran. Adapun total penerima beasiswa sejak 2013 hingga kini adalah 18.466.

    Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kriteria calon penerima beasiswa LPDP selama ini memang cenderung fleksibel walaupun sudah ada syarat-syarat prioritas. Bahkan ia menyebutkan kriteria calon penerima beasiswa selama ini tidak fokus.

    Karena itu, kata dia, kriteria penerima beasiswa LPDP harus diperketat dan difokuskan lagi. Sejumlah evaluasi akan dilakukan untuk menunjang hal itu, mulai preferensi calon penerima beasiswa hingga benefit yang bisa diambil ketika mereka lulus studi.

    "Kriteria penerima selama ini tidak fokus, apakah mereka dibangun sebagai SDM (sumber daya manusia) pembuat kebijakan, baik di TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian RI), pendidikan, maupun swasta," ujar Sri Mulyani.

    Perihal besaran dana, Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga akan mengkaji tingkah laku akumulasi dana LPDP, yang berasal dari dana abadi pendidikan. Hal itu berkaitan dengan proses penganggaran yang lebih jelas. Ia memperkirakan dana abadi pendidikan bisa mencapai Rp 200 triliun pada 2025.

    "(Penganggaran) kami akan lihat berdasarkan sisi sustainability dan yang dibutuhkan negara. Katakanlah kami bicara 15 ribu siswa yang diprioritaskan serta riset yang akan diberi hibah, kami akan mengkaji berapa jumlah dana yang harus diakumulasikan untuk itu," ucapnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe