Gubernur Aher Tandatangani NPHD Pilkada Serentak 2018

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat.

    INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1, Bandung, Rabu, 27 Desember 2017. Pada 2018, Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 16 kabupaten atau kota.

    NPHD juga ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya yang diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya, dan Pangdam V/Jaya yang diwakili Pasirenprogar 051/Wijayakarta.

    Untuk pelaksanaan tahapan Pilkada serentak ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada.

    Alokasinya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian, Polda Jawa Barat sebesar Rp 145 miliar lebih, Polda Metro Jaya sebesar Rp 22 miliar lebih, Kodam III/Siliwangi sebesar Rp 26 miliar lebih, dan Kodam V/Jaya sebesar Rp 2,8 miliar lebih.

    "Kita berharap dana ini segera cair. Karena itu, anggaran pencairannya kan 2018, tapi NPHD-nya sudah kita laksanakan pada 2017 ini," kata Aher sapaan akrab Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, kata Aher, program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, pada saat, hingga, maupun setelah hari H pelaksanaan Pilkada.

    Dengan demikian, ujar dia, diharapkan semua rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi terkendali. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.