Gerindra Bantah Edy Rahmayadi Curi Start Kampanye

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jendral Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan dalam apel pasukan pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi dan KTT IORA, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Februari 2017. TNI menyiapkan 5.384 prajurit untuk pengamanan Raja Arab Saudi dan 12.000 prajurit untuk mengamankan KTT IORA di Bali. Foto: Pusat Penerangan Mabes TNI

    Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jendral Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan dalam apel pasukan pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi dan KTT IORA, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Februari 2017. TNI menyiapkan 5.384 prajurit untuk pengamanan Raja Arab Saudi dan 12.000 prajurit untuk mengamankan KTT IORA di Bali. Foto: Pusat Penerangan Mabes TNI

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah tudingan yang menyebut bahwa bakal calon gubernur Sumatera Utara yang diusung partainya, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi mencuri start atau berkampanye sebelum jadwal pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut 2018).

    Menurut Dasco, beredarnya spanduk-spanduk perihal rencana Edy Rahmayadi maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara bukan atas kehendak Edy Rahmayadi, para simpatisan yang melakukannya. “Tim kami sudah cek ke lapangan, dan memang bukan Edy maupun tim sukses yang memasang spanduk atau baliho itu,” kata Dasco saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 26 Desember 2017.

    Baca: Gerindra: Teguran Bawaslu Sumut pada Edy Rahmayadi Tidak Tepat

    Atas beredarnya spanduk-spanduk tersebut, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta Bawaslu Sumatera Utara untuk melakukan teguran kepada Letjen Edy Rahmayadi.

    Dasco Ahmad menilai teguran tersebut salah alamat. Menurut dia, Bawaslu tidak tepat jika menegur Edy, jika yang melakukannya adalah simpatisan. “Jadi teguran Bawaslu itu idak tepat, partai dan kandidat ini tahu aturan main,” kata Dasco Ahmad.

    Berdasarkan jadwal resmi KPU untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada Serentak 2018), masa kampanye sendiri baru akan dimulai pada 15 Februari 2018. Masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 dan rekapitulasi pada 28 Juni 2018.

    Baca: Edy Rahmayadi Maju Pilgub Sumut 2018, Panglima TNI: Itu Haknya

    Pilkada Serentak 2018 akan lebih besar daripada pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi dalam ajang pemilihan kepala daerah tahun depan. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.