TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan Presiden Joko Widodo harus menegakkan peraturan yang ia buat sendiri untuk para menteri-menterinya, termasuk terhadap Airlangga Hartarto.
"Bahwa mereka yang duduk dalam kabinet itu harus bukan pengurus inti partai politik," katanya saat ditemui seusai diskusi tentang pemilihan umum di D'Hotel Jakarta, Selasa, 26 Desember 2017.
Ray menuturkan, jika Jokowi dan Airlangga tidak mengambil sikap soal rangkap jabatan tersebut, komitmen Presiden yang dibangun dalam tiga tahun belakangan bakal tercederai. Padahal Airlangga, kata dia, harus fokus bekerja untuk Partai Golongan Karya (Golkar).
Baca: Pengamat SMRC: Kecil Peluang Jokowi Ganti Airlangga Hartarto
Menurut Ray, Golkar tengah menghadapi tantangan berat. Ancaman bagi Partai Golkar, kata Ray, terpampang jelas di depan mata dengan merosotnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu. Melihat hasil survei dari beberapa lembaga, Partai Golkar saat ini menduduki peringkat ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra.
Karena itu, Ray melanjutkan, antara Jokowi dan Airlangga harus ada yang mengambil sikap lebih dulu. Baik itu Jokowi memutuskan melakukan reshuffle terhadap Airlangga dari kabinet maupun Airlangga mengundurkan diri sendiri secara suka rela untuk kemudian fokus mengurusi partai. "Tidak akan optimal (kerja Airlangga) kalau mengambil kedua posisi," tutur Ray.
Simak: KSP Bantah Jokowi Restui Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan
Airlangga dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa beberapa waktu lalu. Airlangga mendapatkan dukungan penuh dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I, 514 DPD tingkat II, dan 10 ormas yang didirikan Golkar. Hal itu membuat Airlangga terpilih secara aklamasi.
Ihwal jabatannya di kabinet, Airlangga tidak memberikan keterangan tegas. Airlangga menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Perindustrian kepada keputusan Jokowi. "Saya serahkan kepada Pak Presiden, itu hak beliau," katanya.