Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Review 2018: Agar Pilkada di Jawa Tak Kena Politisasi Agama

image-gnews
Moderator Ira Koesno (kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pembukaan debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017.  Tempo/Dian Triyuli Handoko
Moderator Ira Koesno (kiri) bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pembukaan debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2018 akan digelar perhelatan besar di seluruh Indonesia  yaitu Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak. Pilkada ini akan menghantar masyarakat menuju Pilpres 2019.

Partai-partai pun menyiapkan berbagai strategi untuk memenangkan kontestasi Pilkada tersebut. Koalisi pun digalang. Namun di balik itu terselip kekhawatiran bakal adanya penggunaan berbagai isu untuk memenangkan para calonnya lewat berbagai isu, ujara kebencian hingga politisasi agama dalam Pilkada 2018.

Menguatnya politisasi agama, sudah tampak pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertarungan antara Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, diwarnai isu agama, politik uang, dan mobrokrasi.

Baca: Profesor Teologi: Politisasi Agama Sudah Mengkhawatirkan

Isu serupa diperkirakan akan tetap ada dalam Pilkada serentak 2018. "Ini sudah mulai terlihat kecenderungan isu-isu itu akan digunakan kembali," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Hal tersebut, menurut Titi, tampak dari pernyataan sejumlah partai politik yang akan bertarung di pilkada. Isu tersebut dinilai oleh partai masih efektif sehingga akan kembali digunakan dalam pilkada lain dengan melihat contoh keberhasilannya di pilkada DKI Jakarta.

"Saya meyakini, bahwa akan ada saja oknum yang mencoba menggunakan isu itu karena belajar dari pilkada sebelumnya, sentimen agama ternyata bisa menggugah dan menggerakkan pemilih untuk terpolarisasi memenangkan calon di Pilkada," kata Titi.

Penggunaan strategi ini juga dinilai sebagai strategi yang murah dan efektif dibandingkan adu program dan ide. "Apalagi jika aktor politik yang terlibat tak punya integritas dan komitmen untuk berkompetisi secara jujur, adil, kompetitif, dan demokratis," kata Titi.

Baca: MUI: Politisasi Agama itu Menyesatkan dan Lebih dari Haram

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti Titi, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat isu agama dan SARA masih akan digunakan tahun depan. Menurut dia, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mengantisipasi terjadinya penggunaan isu SARA dalam perhelatan politik seperti pemilu. Jika dilihat dari luar, kata Ray, partai politik terlihat seakan tidak ikut campur dalam permainan isu SARA tersebut. "Namun pada dasarnya mereka (parpol) menikmati permainan (isu SARA) ini," kata dia.

Dalam Pilkada 2018, ada tiga daerah besar di Pulau Jawa yang akan melangsungkan pemilihan gubernur yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koalisi PKS, Gerindra, dan PAN yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta, baru saja mendeklarasikan akan menggalang koalisi juga di dua daerah yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Jawa Barat yang kuat dengan daerah berbasis agama tentu tak ingin dilepas oleh PKS yang sudah berkuasa di sana selama 10 tahun dengan Gubernur Ahmad Heryawan. Adapun Jawa Tengah menjadi pertarungan yang diperkirakan akan mengulang Pilkada DKI Jakarta. Jawa Tengah selama ini selalu dikuasai kader PDIP. Hingga saat ini partai itu belum juga memunculkan nama untuk calon gubernurnya.

Ray Rangkunti  sepakat jika tiga daerah di pulau Jawa itu akan menjadi panggung dalam isu politisasi agama di 2018. Gelaran pilgub di daerah ini berpotensi menduplikasi strategi di ibu kota, terutama jika melihat komposisi koalisi partai yang bertarung di sana.

Ditambah lagi, tiga daerah ini diyakini sebagai lumbung suara yang penting sebagai modal maju ke pemilihan presiden 2019. Kemenangan di tiga daerah ini ibarat kendaraan yang bisa mengantarkan ke kemenangan Pilpres 2019. Dan pertarungan pilpres, diprediksi masih akan mempertemukan koalisi yang sama, yaitu koalisi kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Presiden PKS Sohibul Iman mengakui tiga partai, PKS Gerindra, dan PAN dalam pilkada berpotensi berlanjut hingga pilpres 2019. "Pilkada 2018 adalah stepping stone untuk Pemilu 2019," kata Presiden PKS Sohibul Iman.

Pengalaman Pilkada DKI membuat koalisi kubu PDIP belajar. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, mengatakan partainya telah siap menghadapi terpaan isu berbau agama dan ras menjelang kontestasi politik itu. "Bukan hanya menghadapi pilpres, buat pilkada pun kami sudah bahas hal itu (serangan isu agama),” ujarnya.

Majelis Ulama Indonesia mengingatkan politisasi agama haram hukumnya. “Sesat itu, kalau agama dipolitisasi, menyesatkan namanya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amirsyah Tambunan, kepada Tempo pada Selasa 26 Desember 2017.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.


Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.