Minggu, 22 September 2019

Jenderal Maju Pilkada, Pengamat: Kondisinya Beda dengan Orde Baru

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi untuk pilkada serentak 2017 di kantor Bawaslu, Jakarta, 8 Februari 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi untuk pilkada serentak 2017 di kantor Bawaslu, Jakarta, 8 Februari 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam kancah perpolitikan memiliki potensi yang sama dengan sipil. Hal ini ia sampaikan menanggapi sejumlah jenderal di TNI dan Polri yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah 2018.

    “Kondisinya sudah berbeda. Gigi politiknya tidak seperti zaman orde baru. Orde baru perwira maju, sudah selesai semua, sekarang biasa saja, kalau dilihat secara umum,” kata dia pada Tempo pada Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca: Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

    Ali menuturkan hal tersebut dilihat secara umum terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Meskipun, menurut dia, di beberapa daerah masih ada para pemilih yang memiliki ketertarikan besar pada calon pemimpin yang berasal dari TNI maupun Polri.

    “Mantan perwira maju dan kecenderungannya akan dipilih itu bukan jaminan, untuk konteks demokrasi hari ini,” kata Ali.

    Dalam gelaran pilkada 2018, setidaknya sudah ada lima jenderal aktif dari TNI dan Polri yang akan maju. Beberapa di antaranya bahkan sudah resmi menerima dukungan dari partai politik.

    Baca: Jenderal Aktif Ikut Pilkada, Pengamat: Fenomena Mengkhawatirkan

    Misalnya Inspektur Jenderal Murad Ismail yang kini menjabat sebagai Kepala Korps Brimob Mabes Polri. Ia telah mengantongi dukungan dari PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur Maluku. Selain Murad, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw akan maju di pemilihan gubernur Papua dengan dukungan dari Partai Golkar. Jenderal yang lain adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang ingin maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jendral Safaruddin untuk calon gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan di pemilihan gubernur Jawa Barat.

    Pimpinan TNI dan Polri telah mempersilakan jika ada anggotanya yang akan maju dalam pilkada 2018. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta anggotanya segera mengundurkan jika ingin maju pilkada. Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah meminta agar prajuritnya bersikap netral dalam pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.