PBNU: Jangan Fitnah Said Aqil Siradj soal Penolakan Ustad Somad

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ustadz Abdul Somad. instagram.com

    Ustadz Abdul Somad. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang hukum Robikin Emhas meminta penolakan masuk Ustad Abdul Somad ke Hong Kong tidak dijadikan bahan fitnah. Penolakan Abdul Somad ke Hong Kong, kata dia, sepenuhnya kewenangan pemerintah setempat.

    "Saya berharap peristiwa tersebut tidak digoreng dengan melempar fitnah ke sana kemari, termasuk fitnah seakan KH Said Aqil Siradj ikut andil terjadinya peristiwa itu," kata Robikin, Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca juga: Lewat Facebook, Ustad Abdul Somad Cerita Ditolak Masuk Hong Kong

    Robikin mengatakan ini terkait beredarnya tuduhan di media sosial soal latar belakang ditolaknya Abdul Somad masuk ke Hong Kong. Disebutkan dalam postingan tersebut, penolakan Abdul Somad merupakan pesanan Luhut Binsar Panjaitan yang diteruskan ke Said Aqil. Kemudian Ketua Umum PBNU itu memerintahkan Nusron Wahid yang menghubungi imigrasi Hong Kong untuk menolak Abdul Somad.

    Menurut Robikin, tudingan itu merupakan fitnah yang keji. "Tak mungkin KH Said Aqil Siradj melakukan tindakan itu," kata Robikin.

    Baca juga: Kemlu Diminta Klarifikasi Soal Penolakan Abdul Somad di Hong Kong

    Dia menambahkan, semua orang tahu Said Aqil adalah tokoh yang selalu mengajarkan bahwa amar ma’ruf harus dilakukan dengan cara yang ma’ruf. Begitu juga nahi munkar, harus dilakukan dengan cara yang ma’ruf pula. Hal itu menjadi metode dakwah yang dijunjung tinggi di kalangan NU.

    Di sisi lain, Robikin mengaku menyesal Abdul Somad gagal berceramah di Hong Kong. Namun, kata dia, hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah setempat. Bisa jadi, tindakan pemerintah Hong Kong merupakan bentuk proteksi atas warga negaranya sesuai sistem politik dan kebudayaan yang dianutnya. "Kita ambil hikmahnya," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.