Terus Meluas, DPR Minta Penanganan Wabah Difteri Dievaluasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menunjukan vaksin yang mengandung komponen difteri sebelum didistribusikan, di Bandung, 18 Desember 2017. Bio Farma menambah stok kebutuhan vaksin yang mengandung komponen difteri seperti vaksin DT, Td, dan DTP-HB-Hib untuk memutus penularan. ANTARA

    Pekerja menunjukan vaksin yang mengandung komponen difteri sebelum didistribusikan, di Bandung, 18 Desember 2017. Bio Farma menambah stok kebutuhan vaksin yang mengandung komponen difteri seperti vaksin DT, Td, dan DTP-HB-Hib untuk memutus penularan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Zainuddin, meminta pemerintah mengevaluasi penanganan wabah difteri. Sebab, selain jumlah penderita yang bertambah, wilayah dengan status kejadian luar biasa (KLB) difteri meluas menjadi 28 provinsi.

    "Kami semua prihatin, wabah ini belum juga berkurang. Karenanya, penanganan difteri harus terus dievaluasi agar semakin baik dan efektif," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca: Cegah Difteri Meluas, Menkes Sarankan Turis Asing Diberi Vaksin

    Zainuddin mengatakan upaya pemberantasan wabah difteri selama ini belum efektif karena terkesan hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Padahal semua pemangku kepentingan seharusnya terlibat aktif.

    "Lembaga negara, baik kementerian maupun non-kementerian, institusi swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat secara terintegrasi harus ikut serta dalam pemberantasan difteri," ujarnya.

    Baca: RS Persabahatan Siapkan 15 Ruang Isolasi Khusus Pasien Difteri

    Zainuddin mencontohkan, pemberian vaksin antidifteri domain dari Kementerian Kesehatan, sementara upaya sosialisasi, mobilisasi masyarakat, dan pencegahan bisa dilakukan pihak lain.

    Ia pun menyayangkan sikap presiden yang menurut dia kurang berfokus pada kasus ini. Padahal, tutur Zainuddin, Indonesia adalah negara terbanyak kedua penderita difteri di dunia setelah India. Selain itu, kasus tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah negara ini sejak 1945.

    Selain itu, menurut Zainuddin, pemerintah harus mengevaluasi maraknya sikap anti-imunisasi di masyarakat. Jika sikap ini terus meluas, bukan tidak mungkin semua provinsi di Indonesia akhirnya berstatus KLB difteri dan bisa muncul wabah lain.

    Salah satu pemicu anti-imunisasi di masyarakat, menurut dia, munculnya persepsi ketidakhalalan vaksin. Karena itu, Zainuddin meminta sertifikasi halal setiap vaksin harus diperhatikan. "Pemerintah harus mengakomodasi suara masyarakat agar sikap anti-imunisasi tidak terus meluas. Bukankah pemerintah menilai wabah terjadi karena maraknya antivaksin?" katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.