Minggu, 22 September 2019

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel

    Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski Pilkada DKI Jakarta sukses melahirkan pemerintahan Anies Baswedan- Sandiaga Uno,  namun warga DKI Jakarta toh masih terpolarisasi.  Tak hanya mereka yang menjadi pendukung Anies Baswedan, tapi juga pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Kisah komposer Ananda Sukarlan walk out  dalam perhelatan 90 tahun berdirinya Kolose Kanisius di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta, 11 November 2017 menjadi cerita viral. Ananda memutuskan keluar dari acara itu sebagai bentuk protes karena Kanisius mengundang Anies Baswedan dalam reuni.

    Ananda beralasan, Anies Baswedan tak layak diundang karena Anies- Sandi mendapatkan kemenangan dalam Pilkada DKI ditempuh dengan cara-cara intoleransi, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan di sekolah Kanisius selama ini. 

    Baca juga: Perludem: Politik Sektarian Tantangan KPU pada 2018 dan 2019

    Aksi walk out Ananda  menimbulkan pro dan kontra di antara netizen. Sesuatu yang menurut tokoh Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Franz Magnis Suseno SJ menunjukkan polarisasi usai Pilkada DKI. Meski Franz menyebut manuver Ananda tak senonoh, tapi walk out Ananda menunjukkan belum semua bisa menerima kehadiran Gubernur Anies Baswedan.

    Warga DKI, bahkan juga Indonesia masih mengingat bahwa sejak awal 2017 adalah masa Pilkada paling menegangkan di DKI Jakarta. Pilkada diwarnai isu-isu SARA dan sentimen identitas tak hanya membawa ketegangan politik Ibu Kota tapi juga merembet ke daerah lainnya, Berjilid demo digelar sekelompok warga yang menolak pencalonan Ahok dengan isu SARA.

    Pengurus Masjid Al Jihad Karet, Setiabudi, Jakarta Pusat membentangkan spanduk anti mensalati umat Islam yang terang-terangan mendukung penista agama pada Jumat, 24 Februari 2017. Tempo/Avit Hidayat

    Bahkan gara-gara Pilkada rasa SARA ini membuat DKI Jakarta mendapat predikat sebagai kota intoleransi. Padahal dalam penelitian tahun 2015, Jakarta mendapat peringkat 65 dari 94 kota toleran.

    Peneliti Setara Institute Halili pada Kamis 16 November 2017, menyebut dalam Pilkada DKI, ada 24 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun pada situasi itu, tidak ada terobosan dan tindakan nyata merespon pelanggaran yang ada.

    Peneliti dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, Ihsan Ali Fauzi, mengatakan Pilkada DKI menjadi contoh yang krusial bagaimana kebencian atas nama agama berjalan di tengah masyarakat. Ia pesimistis kebencian atas nama agama tersebut bakal berakhir seiring dengan selesainya Pilkada Jakarta. Ihsan mencemaskan, politisasi identitas dan hate spin akan terjadi pada Pilkada 2018 juga Pemilu Presiden 2019.

    Karenanya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menganggap KPU harus bekerja keras mengingat Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama dan berpotensi pada rentannya kerukunan beragama.

    Baca juga: Pilgub Jabar 2018 Berpotensi Diwarnai Politik Identitas

    Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku telah menyiapkan dua Peraturan KPU untuk mengantisipasi merebaknya isu SARA saat Pilkada 2018. Selain aturan dalam materi kampanye, juga soal aturan mengenai sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan SARA dalam masyarakat.

    Koordinator Divisi Hukum Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya tengah merancang strategi untuk mengawasi terjadinya politik identitas pada Pilkada 2018. Fritz berencana menggandeng Google, Facebook, dan Twitter untuk mencegah penggunaan media sosial untuk politik identitas.

    Catatan Koreksi:

    Berita ini telah dikoreksi pada Selasa 26 Desember 2017 pukul 18.37

    Adapun koreksi terjadi di paragraf lima. Sebelumnya tertulis: Meski Franz menyebut manuver Ananda tak senonoh, tapi walk out Ananda....

    Demikian koreksi yang kami buat, mohon maaf atas kekeliruannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.