Pengamat: Siapa pun Calonnya, PDIP Bakal Menang di Pilgub Jateng

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangi Syarwi Chaniago. wikipedia.org

    Pangi Syarwi Chaniago. wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai siapa pun kandidat yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan berpeluang besar memenangi pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau Pilgub Jateng 2018. Argumentasi Pangi didasarkan pada segmen pemilih di Jawa Tengah yang merupakan pemilih ideologis, sehingga tergantung keputusan partai.

    “Jadi segmen pemilih di Jawa Tengah itu yang dilihat adalah partai, bukan tokoh. Dan yang mengakar di Jateng adalah PDIP,” kata Pangi saat dihubungi Tempo pada Ahad, 24 Desember 2017.

    Baca juga: PKS Ingin Galang Koalisi Besar Kalahkan PDIP di Pilgub Jateng

    Sampai saat ini, baru Gerindra yang mendeklarasikan bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said. PDIP yang memiliki cukup kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah untuk mengusung calon sendiri belum menentukan sikap sampai saat ini.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya sudah mengantongi sepasang nama untuk diusung pada Pilgub Jateng. Namun saat ditanya potensi gubernur inkumben Ganjar Pranowo untuk diusung kembali, Hasto belum dapat memastikan.

    Seperti diketahui, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Parnowo sering dikaitkan dengan kasus mega korupsi e-KTP. Hal itu membuat sejumlah pihak menilai PDIP akan mempertimbangkan pilihannya untuk jatuh kepada Ganjar.

    Baca juga: Pilgub Jateng 2018, PDIP Umumkan Calon Awal Januari

    Namun, menurut Pangi, jika tidak mengusung Ganjar pun, PDIP akan tetap menang dalam Pilgub Jateng 2018. “Di sana itu kandang banteng, PDIP mengakar kuat. Siapa pun akan menang jika PDIP yang mengusung,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.