Mendagri: Dana TGUPP DKI Sebaiknya dari Operasional Gubernur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberi keterangan sebelum rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Komisi Pemerintahan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberi keterangan sebelum rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Komisi Pemerintahan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah memberikan evaluasi kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Tjahjo meminta TGUPP bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta.

    “Selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan biaya penunjang operasional (BOP) gubernur,” kata Tjahjo dalam pesan tertulis di Jakarta pada Sabtu, 23 Desember 2017. Menurut dia, solusi tersebut sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.

    Baca: Kementerian Dalam Negeri Minta TGUPP Anies Baswedan Dikurangi

    Setelah dievaluasi kementeriannya, Tjahjo berpendapat, tim gubernur ini lebih berfungsi sebagai lembaga ad hoc yang dilekatkan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Tujuannya, melaksanakan tugas khusus dari Gubernur DKI Jakarta yang sebenarnya tidak melaksanakan fungsi biro administrasi. “Dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menganggarkan honorarium untuk 73 anggota TGUPP sebesar Rp 28 miliar. Nilainya melonjak dari rencana anggaran sebelumnya sebesar Rp 2 miliar. Kenaikan itu terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2018.

    Baca: Meski Dicoret Kemendagri, TGUPP Anies Baswedan Jalan Terus

    Anies beralasan, setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah. "Justru, kalau dibiayai swasta, potensi adanya konflik kepentingan menjadi tinggi. Karena itu, sekarang kami buat transparan," ujar Anies pada 21 November 2017.

    Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin menyoroti jumlah anggota tim yang terlalu banyak. Ia berpendapat, jika jumlah itu tetap ingin dipertahankan, sebaiknya penganggaran TGUPP diajukan masing-masing satuan kerja perangkat daerah terkait. Soal honor, ia menyarankan agar mereka menggunakan belanja penunjang operasional kepala daerah agar tidak membebani APBD secara khusus.

    FRISKI RIANA

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.