Jokowi Ingin Status Tanggap Darurat Gunung Agung Dicabut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berfoto selfie saat mengunjungi objek wisata Pantai Kuta, di Bali, 22 Desember 2017. Presiden menyatakan Bali dalam kondisi aman dan warga dapat mengunjungi Pulau Dewata tersebut. Twitter.com/@Jokowi

    Presiden Jokowi berfoto selfie saat mengunjungi objek wisata Pantai Kuta, di Bali, 22 Desember 2017. Presiden menyatakan Bali dalam kondisi aman dan warga dapat mengunjungi Pulau Dewata tersebut. Twitter.com/@Jokowi

    TEMPO.CO, Denpasar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin status tanggap darurat terkait dengan aktivitas Gunung Agung dicabut. Hal tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas soal dampak erupsi Gunung Agung pada sektor pariwisata Bali.

    "Ya karena sudah tidak diperlukan, tetapi yang paling penting pengungsi tetap ditangani dengan baik," kata Jokowi saat berbicara dengan awak media seusai rapat terbatas di Hotel Werdhapura, Denpasar, Jumat, 22 Desember 2017.

    Pencabutan status tanggap darurat juga dipertegas oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir bagi negara-negara lain. "Selama ini mereka menganggap bahwa status tanggap darurat itu membuat mereka menjadi, dalam tanda kutip ketakutan," ujar Pramono.

    Baca juga: Jokowi Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Bali Kembali Normal

    Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyebut pencabutan tanggap darurat hanya persoalan terminologi saja. Tanggap darurat untuk pengungsi, kata dia, kaitannya dengan logistik. Bukan berarti seluruh Bali dalam keadaan tanggap darurat. Menurut dia, tanggap darurat perlu dicabut karena mengakibatkan negara-negara lain mengeluarkan travel warning ke Bali.

    Pastika mengatakan tanggap darurat berlaku bagi zona bahaya 8-10 kilometer dari kawah Gunung Agung. Ini mencakup masyarakat dalam 23 desa yang terkena dampak zona bahaya tersebut. Menurut dia, tanpa status tanggap darurat, bantuan logistik tetap bisa diberikan untuk pengungsi.

    "Itu menyangkut beras, pemerintah provinsi punya cadangan beras 200 ton setahun, kabupaten 100 ton. Sedangkan sehari kami perlu 15 ton," kata Pastika. Dia menyebut hal tersebut tidak masalah karena sudah memiliki stok lagi memasuki tahun baru. Adapun terkait dengan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di pengungsian, Pastika menganggap itu semua bisa ditangani secara sektoral.

    "Ada anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan itu," katanya.

    Baca juga: Ingin Tunjukkan Bali Aman, Jokowi Rapat Terbatas di Bali

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, penggunaan darurat bencana di daerah lain di Indonesia selama ini tidak pernah ada masalah.

    "Namun karena ini di Bali, yang dimaknai lain oleh banyak pihak dengan arti yang lain, diksi darurat menjadi sensitif," katanya.

    Maka, Sutopo berujar, perlu penggantian istilah lain. "Menurut saya tidak masalah, toh, hanya untuk kepentingan administrasi saja. Yang penting komitmen pemerintah untuk terus membantu pengungsi," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.