Golkar Bahas Calon Ketua DPR Setelah Tahun Baru

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Zainudin Amali mengatakan calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto akan dibahas setelah tahun baru 2018.

    "Sampai saat ini belum ada pembicaraan, nanti setelah tahun baru," kata Zainudin saat ditemui Tempo di Hotel Ashley, Jumat, 22 Desember 2017.

    Baca: Partai Golkar Akan Bahas Calon Ketua DPR Seusai Munaslub

    Untuk mengisi kekosongan Ketua DPR setelah Setya mundur, pada Senin, 11 Desember 2017, Wakil Ketua DPR Fadli Zon ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPR sampai terpilih ketua definitif yang menjadi jatah Golkar. Fadli ditunjuk menjadi Plt Ketua DPR dalam rapat Badan Musyawarah DPR.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan banyak nama kader partai berlambang pohon beringin yang disebut akan menduduki kursi Ketua DPR. Sebab, kata dia, tak sedikit kader Golkar yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi Ketua DPR. "Ketua Umum (Airlangga Hartarto) mengatakan 91 anggota DPR dari Golkar memenuhi syarat untuk menjadi Ketua (DPR)," ujarnya, Rabu, 20 Desember 2017.

    Simak: Golkar Bahas Keanggotaan di Pansus Angket KPK Awal 2018

    Tempo mendapat salinan surat berkop lambang Golkar berisi draf usulan kepengurusan DPP yang baru. Dalam draf itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita diusulkan mengisi posisi Ketua DPR. "Kami serahkan semuanya kepada Pak Airlangga. Siapa pun yang dirasa cocok, harus dihargai," tutur Nurdin. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.