TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada sejumlah tantangan berat yang bakal dihadapi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019. Diantara yang paling mengemuka ialah politik sektarian dan politik identitas.
"KPU akan berada di tengah pusaran politik sektarian dan menguatnya politik identitas dengan defisit programatik," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Menakar Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019" di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2017.
Baca: Perludem: Ketentuan Verifikasi Parpol Baru Diskriminatif
Menurut Titi, pilkada serentak 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama yang mengarah pada sektarianisme. Politisasi isu agama itu menyebabkan rentannya kerukunan beragama. "Ketidakpuasan publik akan politik sektarian akan menjadi tantangan KPU. Jika tidak berhasil membuktikan diri sebagai lembaga yang independen, KPU bisa menjadi sasaran (kemarahan) publik," kata Titi.
Titi menuturkan untuk menghadapi tantangan tersebut KPU harus memperkuat hubungan antarkelembangaan, baik dengan Bawaslu, Panwaslu dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu lainnya. "Cukuplah parpol yang berkompetisi satu sama lain, antarlembaga jangan," kata dia.
Simak: Perludem: Presidential Treshold Untungkan Capres Inkumben
Tantangan KPU, kata dia, menjawab persepsi siklus 10 tahunan. "Ketika 2014 berhasil menjadi lembaga mampu menjadi lembaga tetap dan mandiri, pertanyaannya apakah mampu mempertahankan itu di 2018," kata dia.
Titi berseloroh, setiap lembaga harusnya membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), bukan justru misuderstanding menghadapi pesta demokrasi mendatang.
