PDIP Tetap di Pansus Hak Angket KPK, Meski Golkar Akan Mundur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Pandjaitan mengatakan pihaknya tetap berada di dalam panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Angket KPK. Partainya tidak terpengaruh dengan sikap Partai Golkar yang berencana mundur.

    "Sampai saat ini belum ada arahan yang berubah, ya. Masih tetap di angket," kata Trimedya di sela acara Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun 2017 di Hotel The Acacia, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.

    Baca juga: Alasan Pansus Hak Angket KPK Belum Buat Rekomendasi

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghargai sikap Golkar kalau memang benar akan mundur dari pansus angket. Menurut dia, hak angket merupakan produk DPR yang setiap fraksi punya sikapnya masing-masing dalam mengambil keputusan.

    "Itu kan belum disampaikan secara resmi, pak Airlangga (Ketua Umum Golkar) juga menegaskan bahwa ada proses di DPR yang sesuai tata tertib ini harus dilihat menyeluruh," ujarnya.

    Hasto berujar hak angket bukan untuk melemahkan KPK, melainkan sebagai salah satu instrumen pengawasan. Pihaknya mendukung hak angket karena ingin menguatkan KPK.

    Baca juga: 11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK

    Sementara itu, anggota pansus KPK dari PDIP, Risa Mariska, menuturkan jika Golkar mundur hak angket tetap berjalan meski nantinya hanya didukung lima fraksi. "Tidak ngaruh, yang bisa menghentikan pansus cuma rapat paripurna," ucapnya.

    Sebelumnya dalam Munaslub Golkar yang baru ditutup kemarin, beredar wacana agar Golkar mundur dari Pansus Hak Angket KPK. Menurut politikus Golkar Happy Bone Zulkarnain, pencabutan dukungan atas Hak Angket KPK itu diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena kasus korupsi yang menjerat beberapa kadernya, termasuk mantan ketua umum Golkar Setya Novanto.

    "Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK, kata Happy Bone di Jakarta, Rabu 20 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.