Minggu, 22 September 2019

JK: Keterbukaan Informasi Publik Penting di Era Demokrasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterbukaan informasi publik sangat penting di era demokrasi. Dengan keterbukaan itu, rakyat bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.

    "Keterbukaan informasi sangat penting untuk kita semua, untuk menjalankan demokratisasi, keterbukaan," kata Kalla dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017. Kalla mengatakan dengan informasi yang terbuka rakyat bisa mengetahui yang dilakukan oleh pemerintah, instansi, lembaga, universitas, untuk kepentingan masyarakat.

    Baca:
    Partai Golkar Dinilai Belum Terbuka, Ini Kata Airlangga Hartarto
    DPR Heran Kenapa Perpu Keterbukaan Informasi ...

    Setelah reformasi 1998, kata Kalla, ada dua hal penting yang terjadi dibanding masa sebelumnya. Dua hal itu adalah demokratisasi dan persoalan hak asasi manusia. Kedua hal itu, kata Kalla, membutuhkan informasi yang terbuka.

    "Tanpa informasi terbuka, tentu kita sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis," ujar Kalla.

    Baca juga:
    Jokowi Akan Rilis Perpu Keterbukaan Informasi ...
    Hari Ini DPR Undang Ahli Bahas Perpu Keterbukaan Informasi

    Keterbukaan informasi ini juga penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Sebab, bila masyarakat mendapat informasi yang keliru, kata Kalla, dampaknya akan sangat besar, termasuk dalam kehidupan berbangsa.

    Sebelum informasi menjadi informasi keliru, Wakil Presiden menyarankan agar masing-masing instansi, lembaga, daerah, dan universitas, partai membuka informasi itu kepada masyarakat secara keseluruhan sesuai aturan undang-undang. “Keterbukaan informasi itu juga dibutuhkan agar partitisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.”

     

     


  • JK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe