Menteri Yasonna Akan Tambah 14 Ribu Petugas Sipir Penjara

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kementerian Hukum & HAM Yasonna Laoly melepas keberangkatan peserta mudik bersama di komplek Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, 22 Juni 2017. Tempo/Aghniadi

    Menteri Kementerian Hukum & HAM Yasonna Laoly melepas keberangkatan peserta mudik bersama di komplek Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, 22 Juni 2017. Tempo/Aghniadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan akan ada penambahan sekitar 14 ribu petugas sipir lembaga pemasyarakatan mulai Januari 2018. Petugas sipir itu, kata dia, berasal dari hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM tahun ini. Kementerian yang dipimpinnya menerima 17 ribu PNS baru.

    Menurut Yasonna, penambahan petugas sipir dapat menyelesaikan persoalan yang kerap terjadi di rumah tahanan. Kasus yang kerap terjadi, kata dia, adalah narapidana kabur dan kasus narkoba di dalam lapas. “Tidak ada lagi rasionalnya mengatakan bahwa persoalan di lapas adalah persoalan kekurangan orang,” ujarnya di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 20 Desember 2017.

    Baca juga: Narapidana Bertambah, Yasonna Khawatirkan Penjara yang Memburuk

    Menurut Yasonna, tantangan ke depan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berakar di lapas dan rutan berada di tangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yasonna berharap tambahan sebanyak ini dapat membantu meningkatkan pengawasan di lapas.

    Yasonna mengatakan Kementerian juga akan mengevaluasi dan menilai kepala lapas. Nantinya, kata dia, kepala lapas yang bermasalah akan menjadi catatan di kementeriannya. “Kami harapkan prediksi 2018 tidak ada gejolak seperti itu," ucapnya.

    Ia menambahkan, permasalahan yang muncul di lapas selama ini juga disebabkan kelebihan kapasitas tahanan di lapas. "Coba bayangkan defisitnya sehingga over capacity. Itu satu hal yang sangat mengerikan, dan yang mengerikan lagi itu adalah dari 50 persen narkoba," tuturnya.

    Simak pula: Yasonna Bangun Open Camp Berisi 5.000 Napi, Selesai 2 Tahun Lagi

    Untuk mengatasi persoalan itu, Yasonna berujar Kementerian sedang berupaya mendistribusikan tahanan dari lapas yang padat ke lapas yang kosong. Selain itu, menurut dia, remisi bagi tahanan pengguna narkoba diperlukan untuk mengatasi over kapasitas. Ia menilai tahanan pengguna narkoba layak mendapatkan remisi selama mereka memenuhi syarat. "Kalau terus-terusan tidak dikasih remisi, matilah kita ini, over kapasitas," katanya.

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.