Tidak Diperhatikan, Warga Perbatasan Ancam Golput Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar. ANTARA/Jessica Wuysang

    Perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar. ANTARA/Jessica Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Merasa tidak diperhatikan pemerintah, penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengancam tidak akan ikut pemilihan presiden (pilpres) 2019. Infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan itu rusak berat dan tak kunjung diperbaiki.

    Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan Puring Kencana Andreas Adi menjelaskan, ancaman untuk masuk golongan putih atau golput itu merupakan kekesalan masyarakat karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Masyarakat kecewa karena memang mereka sangat mengharapkan adanya pembangunan," kata Andreas, Selasa, 19 Desember 2017.

    Baca: Perbatasan Masih Tertinggal, Ini Kata Tjahjo dan...

    Selain jalan dan jembatan di kawasan itu rusak berat, warga sulit mendapatkan aliran listrik dan air bersih.

    Selama ini, penduduk lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di Malaysia karena aksesnya lebih mudah. "Karena itu kebutuhan dasar," ujar Andreas.

    Kepala Dusun Langau, Desa Langau, Kecamatan Puring Kencana, Lusianus Adam, menuturkan hal senada. Pemerintah, ucap dia, kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerahnya. "Selama ini, kami di daerah perbatasan tidak diperhatikan pemerintah, sedangkan kami selalu menjaga NKRI."

    Lusianus mengatakan sudah puluhan tahun kondisi pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

    Baca: BBM Pertamina Belum Layani Seluruh Titik Perbatasan RI-Malaysia ...

    Kepala Dusun Sungai Antu, Kepala Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Bonifasius Efendy, mengatakan, selama ini, masyarakat perbatasan belum menikmati buah dari kemerdekaan. “Kami sangat malu terhadap negara tetangga.” Pembangunan di Malaysia, ucap Efendy, sangat maju. “Kami di perbatasan ini hanya bisa merenungi, kenapa kami seperti dianaktirikan.”

    Efendy berujar, masyarakat perbatasan sangat mencintai Indonesia, tapi mereka merasa pemerintah mengabaikan pembangunan di perbatasan. Ia berharap Presiden Joko Widodo merealisasi pembangunan di daerahnya. “Kami beranda depan Indonesia. Wajah Indonesia tempatnya di perbatasan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.