PPATK Akan Awasi Rekening Kandidat di Pilkada Serentak 2018

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada 2018

    Ilustrasi Pilkada 2018

    TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan turut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    "Nanti kita akan adakan pertemuan," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Gedung PPATK, Jalan Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2017.

    Baca : Tahun 2017, PPATK Periksa 228 Rekening Senilai Rp 747 Triliun

    Kiagus mengatakan, pengawasan PPATK dalam Pilkada yaitu dengan menganalisis rekening kandidat kepala daerah beserta tim suksesnya. Dari pengalaman Pilkada sebelumnya, PPATK masih menemukan banyak kecurangan seperti memberikan sumbangan secara berlebihan. "Ya ada aja macem-macem," kata Kiagus

    Masa kampanye Pilkada 2018 akan dimulai pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Masa tenang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juni 2018. Sedangkan, pemungutan suara akan digelar pada 27 Juni mendatang.

    Pilkada serentak berlangsung di 171 daerah. Sebanyak 17 provinsi bakal menggelar pemilihan gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 392.226 dengan 167 ribu lebih daftar pemilih sementara.

    Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, saat ini KPU tengah mengolah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

    Hasil analisis DP4 tersebut akan diumumkan pada 30 Desember nanti. Sedangkan penetapan pemenang pilkada rencananya disampaikan pada Juli 2018. Sehingga jauh hari PPATK mengantisipasi dugaan kecurangan di rekening kandidat bakal melancarkan tahapan-tahapan Pilkada 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.