Cegah Difteri Meluas, Menkes Sarankan Turis Asing Diberi Vaksin

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberi keterangan pers usai melihat pasien yang terkena virus Difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, 11 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberi keterangan pers usai melihat pasien yang terkena virus Difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, 11 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek melakukan pembahasan mengenai penyakit difteri bersama sejumlah kementerian di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam pembahasan tersebut, Nila menyebut difteri ini sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama.

    "Dan kami tentu demi keamanan semua ini tentu meminta rapat dengan Menko Polhukam dengan kementerian yg terkait," kata Nila pada Selasa, 19 Desember 2017.

    Baca: Pasien Difteri Membeludak, Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan

    Selain mengakui difteri sebagai kejadian luar biasa, pada rapat tersebut juga menghasilkan beberapa poin lainnya. Seperti masalah penanggulangan penyakit akibat bakteri Corynebacterium yang harus ditangani dengan baik, termasuk masalah pemberian vaksin.

    Nila menyatakan bahwa penanggulangan berupa ORI (Outbreak Response Immunization) sudah dilakukan di 82 kabupaten dan kota seluruh Indonesia sejak 11 Desember lalu. Namun, masih ada berbagai kendala yang terjadi, seperti pendistribusian vaksin.

    Baca: Atasi KLB Difteri, Kemenkes Sediakan 3,5 Juta Vial Vaksin

    Menurut Nila, meski vaksin difteri ini persediaannya cukup, namun pendistribusian vaksin yang dibuat oleh PT Biofarma tersebut perlu penanganan khusus. "Tetapi kita harus mempunyai tempat pendingin, ini yang barangkali harus diatur," kata dia.

    ORI ini, kata Nila, diberikan kepada anak usia 19 tahun juga kepada orang-orang yang beresiko terkena difteri seperti TNI, Polri, serta tenaga kesehatan. Nila juga mengingatkan bahwa imunisasi vaksin ini harus dilakukan tiga kali. "Diingatkan 3 kali. Sebulan kemudian, 6 bulan kemudian. Jadi 0, 1, dan 6," ujarnya.

    Nila meminta pemerintah daerah terlibat dalam menangani permasalahan difteri, terutama dalam pemberian vaksin. Selain itu, Nila meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mensosialisasikan mengenai difteri ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan.

    Selain Indonesia, negara-negara seperti India, Myanmar, Bangladesh, dan Venezuela dilaporkan terjangkit penyakit difteri ini. Sehingga menurut Nila, pemberian imunisasi vaksin ini juga perlu bagi turis asing yang masuk ke Indonesia. "Bahkan pengungsi Rohingya sudah ada yang mengidap penyakit difteri ini," kata Nila.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.