TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyampaikan hasil survei mengenai pemahaman publik terhadap pelaku utama tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari 15 elemen masyarakat, pejabat legislatif dinilai sebagai pelaku utama TPPU.
"Lima profil pelaku utama TPPU adalah pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, pengurus dan anggota parpol (partai politik), serta pengusaha," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2017.
Pejabat legislatif menempati posisi teratas dengan 7,57 poin; diikuti eksekutif 7,42; yudikatif 7,21; pengurus atau anggota parpol 6,20; pengusaha dan wiraswasta 5,86; pegawai pajak dan BUMN/BUMD 5,81; PNS/ASN 5,72; profesional 5,56; pengurus atau anggota organisasi masyarakat 5,49; TNI dan Polri 5,33; pegawai swasta 5,05; guru atau dosen 3,83; petani, nelayan, perajin, buruh, dan pedagang 2,65; ibu rumah tangga 2,59; serta pelajar dan mahasiswa 2,51. Angka tertinggi dalam indeks ini adalah 10.
Baca: Tahun 2017, PPATK Periksa 228 Rekening Senilai Rp 747 Triliun
Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan data hasil survei rumah tangga. Pemilihan sampel survei menggunakan kerangka probability sampling dengan pendekatan complex random sampling. Kerangka sampel terdiri atas 11.040 rumah tangga di 1.104 desa atau kelurahan di 172 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Kiagus mengatakan publik meyakini faktor pendorong terjadinya TPPU adalah belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia, minim teladan yang baik dari politikus dan pejabat pemerintah, serta belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan PPATK, tiga karakteristik perbuatan utama TPPU yang paling dipahami publik adalah menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli aset properti, menyimpan dana dan harta hasil kejahatan di suatu tempat yang tidak diketahui orang lain, serta menggunakan dana dan harta hasil kejahatan untuk membeli kendaraan bermotor. "Sedangkan tiga karakteristik yang cenderung belum dipahami adalah menitipkan atau menguasakan dana atau harta kepada jasa properti, untuk membeli polis asuransi, dan untuk membeli produk lelang," kata Kiagus.
Baca: PPATK: Indeks Persepsi Publik Anti Pencucian Uang Meningkat
Dari survei yang dilakukan PPATK, publik juga menilai lima tindak pidana asal sumber dana utama TPPU adalah korupsi, penyuapan, narkotik, perpajakan, dan psikotropika.
Hari ini, PPATK menyampaikan hasil indeks persepsi publik anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (IPP-APUPPT) 2017. Pencapaian nilai IPP-APUPPT 2017 5,31, naik dari tahun sebelumnya dengan nilai 5,21.
Kenaikan nilai tersebut didorong kenaikan dua indeks pembentuknya, yakni indeks persepsi publik terhadap tindak pidana pencucian uang (IPP-TPPU) dan indeks persepsi publik terhadap tindak pidana pendanaan terorisme (IPP-TPPT). Nilai IPP-TPPU naik dari 5,25 pada 2016 menjadi 5,57 pada 2017, sementara nilai IPP-TPPT naik dari 4,89 pada 2016 menjadi 5,06 pada 2017.
