Titiek Soeharto Berharap Posisi Sekjen Golkar Diisi Kalangan TNI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titiek Soeharto hadir di acara pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. Tempo/Dewi

    Titiek Soeharto hadir di acara pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. Tempo/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, berharap posisi Sekretaris Jenderal Partai Golkar dapat kembali diisi kalangan militer. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan rencana perombakan struktur kepengurusan oleh Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto.

    "Kalau bisa, (posisi Sekjen Golkar) dari Tentara Nasional Indonesia, ya," kata Titiek di sela-sela Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center Senayan, Selasa, 19 Desember 2017.

    Baca: Akbar Tandjung: Golkar Bisa Saja Pecat Setya Novanto di Munaslub

    Menurut Titiek, sudah lama posisi Sekjen Partai Golkar tidak diisi kalangan militer. Ia mengatakan, saat zaman Orde Baru, ketika posisi tersebut diisi kalangan militer, Golkar bisa solid dan memiliki kinerja yang bagus.

    Titiek pun merujuk beberapa orang dari kalangan militer yang pernah menjabat Sekjen Partai Golkar. Beberapa orang itu di antaranya Letnan Jenderal (Purn) Soemarsono pada masa kepemimpinan Jusuf Kalla, Letnan Jenderal (Purn) Budi Harsono pada era Akbar Tanjung, dan Letnan Jenderal (Purn) Ary Mardjono pada era Harmoko.

    Baca: Tanggapi Jokowi, Aburizal Bakrie: Kubu-kubu di Golkar Itu Biasa

    Namun Titiek enggan memberikan nama orang yang ia harapkan mengisi jabatan sekjen. Ia mengatakan salah satu di antara dua jenderal TNI, yang kini mengisi posisi di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar, bisa diangkat menjadi sekjen. "Karena mungkin mereka sudah di dalam, ya, jadi mungkin sudah tahu jalannya seperti apa," ujarnya.

    Adapun kedua jenderal yang kini ada di kepengurusan DPP Partai Golkar adalah Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich, yang menjabat Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko, yang menjabat Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Titiek pun mendukung wacana revitalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar oleh Airlangga. Menurut dia, akan lebih baik jika Airlangga memilih wajah-wajah muda yang memiliki kinerja bagus serta memenuhi syarat integritas partai. "Dievaluasi yang kemarin, cuma nama saja banyak, tapi tidak kerja, saya rasa perlu," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.