TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) menginstruksikan seluruh kader partainya mengikuti aksi "Bela Palestina" di kawasan Monumen Nasional, Ahad 17 Desember 2017. Instruksi tertuang dalam surat DPP tertanggal 15 Desember 2017.
"Kader PPP khususnya di Jabodetabek wajib bergabung dalam aksi solidaritas bela Palestina.” Romi menyampaikannya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Menurut dia, membela rakyat Palestina mempertahankan Kota Yerusalem berarti membela tegak panji-panji Islam di dunia.
Baca:
Maruf Amin dalam Aksi Bela Palestina: Trump ...
Aksi Bela Palestina, Jokowi: Saya Kira Baik-baik ...
Dia mengatakan Yerusalem atau Al-Quds merupakan kota suci karena di dalamnya terdapat Masjid Aqsa yang menjadi bagian penting dalam perjalanan Islam khususnya peristiwa Isra Mi’raj.
Romi menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan bentuk intimidasi kepada bangsa Palestina yang berpotensi memicu perang dunia ketiga.
"Sikap politik Donald Trump sebagai bentuk imperialisme baru dan pelanggaran HAM, karena itu PPP mengutuk sikap tersebut."
Romi mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap kecerobohan Donald Trump, termasuk sikap tegas Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki.
Baca juga: Aksi Bela Palestina, Polisi Fasilitasi Bertemu Dubes ...
Menurut dia, negara-negara Islam yang tergabung dalam keanggotaan OKI juga telah memutuskan tetap mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Majelis Ulama Indonesia memimpin aksi solidaritas untuk Palestina di Monumen Nasional, Ahad, 17 Desember 2017. Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 2 juta peserta dari 70 lebih ormas Islam seluruh Indonesia.
MUI menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan kantor Kedutaan Besar Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem karena Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, termasuk terhadap Palestina. Menurut Ma’ruf, kebijakan Amerika itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945.
