TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah optimistis Panglima TNI baru, Marsekal Hadi Tjahjanto, mendukung penanganan kasus korupsi pembelian helikopter AW 101. Hadi disebut bakal turut melancarkan koordinasi antara KPK dan Pusat Polisi Militer (POM) TNI terkait penyidikan dugaan kasus korupsi itu.
"Kami percaya Panglima TNI yang baru dilantik Presiden Joko Widodo kemarin punya komitmen yang sama dalam menangani kasus korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 15 Desember 2017. Febri menambahkan, selain kasus ini, Hadi juga dipercaya dapat mencegah upaya praktik korupsi di tubuh TNI.
Baca juga: Begini Jejak Awal Ribut-ribut Pembelian Heli AW 101
Kasus bermula pada April 2017 ketika TNI AU mengadakan satu unit Helikopter AW 101 dengan metode pembelian khusus. Persyaratan lelang harus diikuti dua pengusaha. Dalam hal ini ditunjuk PT Karya Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri. KPK telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka sejak 16 Juni 2017 lalu.
Saat ini, KPK masih berusaha memanggil bekas Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna untuk diperiksa sebagai saksi. Agus beberapa kali tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan tengah melaksanakan umrah.
Febri berharap, dengan bergantinya Panglima TNI, koordinasi antar POM TNI dan KPK semakin lancar. Salah satunya terkait dengan pemanggilan saksi yang merupakan bagian dari TNI. "Karena seharusnya ada concern dari atasannya untuk membantu upaya pemberantasan korupsi," ucap Febri.
Saat masih menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, Hadi Tjahjanto membentuk tim investigasi guna menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam pembelian helikopter AW 101 yang dianggap bermasalah. Tim menelusuri proses perencanaan hingga dokumen pendukung dalam pengadaan heli itu. Hasil investigasi tersebut diserahkan ke Panglima TNI saat itu Jenderal Gatot Nurmantyo.
ZARA AMELIA
