Minggu, 22 September 2019

Wiranto Ingatkan Aksi Bela Palestina Ahad Lusa Tidak Disusupi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat menjawab pertanyaan awak media di Kemenko Polhukam, Jakarta, 30 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat menjawab pertanyaan awak media di Kemenko Polhukam, Jakarta, 30 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mendukung Aksi Bela Palestina yang digagas Majelis Ulama Indonesia. Namun, ia memperingatkan agar jangan sampai ada penyusup yang masuk di aksi solidaritas tersebut.

    "Sebab kalau banyak massa, itu kalau kesusupan yang niatnya buruk kan jadi permasalahan," kata Wiranto di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.

    Baca: Wiranto Dukung MUI Gelar Aksi Bela Palestina

    Wiranto meminta peserta aksi bela Palestina tertib dan mengikuti aturan. "Enggak usah gede-gedeanlah demonstrasi itu. Tapi kirim perwakilan yang bermutu, berkualitas, disampaikan secara resmi, sopan, baik. Itu lebih elegan," ujar dia.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memimpin aksi solidaritas untuk Palestina di Monumen Nasional, Ahad 17 Desember 2017. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan aksi  digelar sebagai bentuk penolakan atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memindahkan kantor Kedutaan Besar Amerika di Israel ke Yerusalem.

    Simak: Ketua ICMI: Kaum Intelektual Tak Usah Ikut Aksi Bela Palestina

    MUI menolak kebijakan tersebut karena Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Menurut Ma'ruf kebijakan Amerika itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945.

    Pernyataan Ma'ruf merespons sikap Presiden Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember dan memulai proses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Saat itu, Trump menuturkan, keputusannya sebagai pemutusan terhadap kebijakan gagal selama puluhan tahun di Yerusalem. Banyak negara menolak keputusan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.