Wiranto Dukung MUI Gelar Aksi Bela Palestina

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Aksi Bela Palestina yang digelar massa dari PKS melakukan di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, 10 Desember 2017. TEMPO/Amston Probel

    Suasana Aksi Bela Palestina yang digelar massa dari PKS melakukan di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, 10 Desember 2017. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah mendukung rencana Aksi Bela Palestina yang digagas Majelis Ulama Indonesia. Menurut dia, aksi tersebut adalah hak setiap warga negara.

    "Silakan, itu luapan perasaan solidaritas terhadap bangsa Palestina yang sampai sekarang nasibnya masih sangat menyedihkan," ucap Wiranto di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2017.

    Baca: MUI Akan Pimpin Aksi Umat Menentang Trump Soal Yerusalem di Monas

    Meski begitu, Wiranto memperingatkan agar peserta aksi tersebut tidak merusak, melanggar hukum, dan menyulut kerusuhan. "Demonstrasi yang dilakukan kan juga mendukung kebijakan pemerintah Indonesia," ujar Wiranto. "Silakan, tapi jangan merusak."

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memimpin aksi solidaritas untuk Palestina di Monumen Nasional pada Ahad, 17 Desember 2017. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menuturkan aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan kantor Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem.

    Baca: Ketua ICMI: Kaum Intelektual Tak Usah Ikut Aksi Bela Palestina

    MUI menolak kebijakan tersebut karena Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Menurut Ma'ruf, kebijakan Amerika itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

    Ma'ruf menyatakan Aksi Bela Palestina itu akan diikuti berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh lintas agama, diplomat, serta seluruh masyarakat. Pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata dia, bukanlah persoalan agama, melainkan bentuk penjajahan yang sistematis terhadap Palestina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.