KPK Minta Setya Novanto Lupakan Soal Praperadilan yang Gugur

Hakim tunggal Kusno memimpin sidang putusan praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 14 Desember 2017. Majelis Hakim memutuskan Praperadilan yang diajukan Setya Novanto dinyatakan gugur karena perkara pokok kasus KTP-el telah masuk dalam persidangan pokok. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyarankan sebaiknya terdakwa korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP Setya Novanto fokus pada pokok perkara persidangan. Sebab, sidang praperadilan yang diajukan Setya telah dianggap selesai setelah hakim tunggal Kusno menggugurkannya.

"Saya kira masa lalu (sidang praperadilan) itu sudah selesai ketika putusan praperadilan sudah dijatuhkan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.

Baca: Maqdir Ismail Sebut Setya Novanto Diare Sejak Pekan Lalu

Kuasa hukum Setya, Maqdir Ismail, sebelumnya mempertanyakan kepentingan KPK yang terkesan terburu-buru melimpahkan berkas perkara kliennya ke penuntut umum. Menurut dia, KPK meminta tim kuasa hukum Setya menyerahkan berkas tahap kedua dari penyidik ke penuntut umum pada Selasa malam, 7 Desember 2017. Penyerahan berkas pun baru dilakukan esok harinya pukul 10.00 WIB dan dilimpahkan ke pengadilan pukul 15.00 WIB.

Febri tak mengetahui secara persis alasan kuasa hukum Setya yang mempermasalahkan pelimpahan berkas tersebut. Febri yakin KPK telah mengikuti prosedur berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Baca: Bicara Soal Akuntan, JK Sindir Setya Novanto?

"Ketika berkas sudah lengkap, tidak ada alasan bagi KPK menahan berkas tersebut. Dan aturan di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga memungkinkan," ucapnya.  

Saat ini, Setya Novanto telah berstatus sebagai terdakwa kasus e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Permohonan gugatan praperadilan Setya ditolak hakim tunggal Kusno ketika sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017. Kusno mengacu pada Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi seperti disampaikan saksi ahli Zainal Arif Muchtar tentang gugurnya praperadilan. Zainal mengatakan perkara praperadilan gugur jika persidangan pokok perkara dibuka untuk umum.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.