KPU: 12 Partai Politik Akan Ikut Tahap Verifikasi Faktual

Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan 12 dari 14 partai politik calon peserta pemilihan umum 2019 (pemilu 2019) ke tahap verifikasi faktual. Mereka sebelumnya telah memperbaiki berkas syarat administrasi selama dua pekan. “Kesimpulan KPU mana yang lanjut dan tidak dari hasil penelitian administrasi,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di KPU, Kamis, 14 Desember 2017.

Hasyim menuturkan, pada penelitian administrasi ada sejumlah aspek yang diteliti. Di antaranya kepengurusan termasuk keterwakilan perempuan, kantor partai politik, rekening partai politik, dan keanggotaan. KPU meneliti dokumen-dokumen persyaratan itu dari kepengurusan tingkat pusat sampai kecamatan.

Baca: KPU Akan Beri Tanggapan atas Aduan Parpol yang Tak Lolos

Dua belas partai yang dinyatakan lanjut ke tahap verifikasi faktual adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera. Verifikasi faktual hanya akan untuk di daerah otonomi baru.

Selain itu, dua partai baru yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Verifikasi faktual terhadap dua partai ini akan dilakukan di seluruh wilayah termasuk daerah otonomi baru. Verifikasi faktual sedianya akan dimulai pada 15 Desember 2017–4 Januari 2018.

Adapun partai yang dinyatakan tak dapat mengikuti verifikasi faktual adalah Partai Berkarya dan Partai Garuda. "Ada problem dokumen di tingkat keanggotaan kabupaten, kota," kata Hasyim.

Baca: Parpol Tak Lolos Pemilu Lapor ke Bawaslu, KPU: Kami Berupaya Adil

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, memastikan ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk dua partai yang dinyatakan tak lolos ikut verifikasi faktual. “Kami siap menerima aduan atau sengketa yang mungkin diajukan partai yang tidak puas dari hasil yang disampaikan KPU,” kata dia.

Sekretaris Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengatakan bakal mengambil opsi yang diberikan Bawaslu. Pengurus partai, kata dia, segera berembug untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. “Kami akan memanfaatkan peluang,” kata dia. Sementara Ketua DPP Infokom dan Publlikasi Partai Garuda, Reynaldi, menyatakan belum mengambil sikap pasti apakah akan mengadu ke Bawaslu. “Kami masih melihat hasilnya,” ujar dia.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Sunanto, mengatakan ada tiga poin krusial yang diprediksi muncul dalam tahap verifikasi faktual. Yaitu soal kebenaran data kepengurusan partai politik terutama untuk partai baru, alamat kantor partai politik di daerah, dan keterlibatan aparatur sipil negara menjadi dalam kepengurusan partai. “Kemungkinan banyak temuan di situ,” kata dia.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhani, meminta KPU untuk tetap profesional selama tahapan verifikasi faktual. “Kalau tidak memenuhi syarat, tegas dikatakan tidak memenuhi,” kata dia.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

4 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

13 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

13 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

14 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

16 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

17 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

17 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

18 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.