Praperadilan Gugur, KPK: Tak Ada Pemaksaan Sidang Setya Novanto

Reporter

Hakim tunggal Kusno memimpin sidang putusan praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 14 Desember 2017. Majelis Hakim memutuskan Praperadilan yang diajukan Setya Novanto dinyatakan gugur karena perkara pokok kasus KTP-el telah masuk dalam persidangan pokok. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Efi Laila, mengatakan pelaksanaan sidang pokok perkara kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan tersangka Setya Novanto tidak dipaksakan untuk menggugurkan praperadilan.

Menurut Efi, putusan hakim menggugurkan praperadilan sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan.

Baca: Pengacara Setya: Sidang Dipaksakan untuk Gugurkan Praperadilan

"Praperadilan juga ketentuannya memang diputus dalam waktu tujuh hari, hakim sudah tawarkan sejak awal apakah akan ajukan kesimpulan atau tidak. Jadi tidak ada pemaksaan," kata Efi seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

Sidang praperadilan itu sempat digelar bersamaan dengan waktu sidang perdana pokok perkara Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu, 13 Desember 2017. Hakim telah mengetok palu yang menyatakan gugurnya praperadilan Setya Novanto pada hari ini, 14 Desember 2017, setelah hakim Pengadilan Tipikor membuka sidang dan membacakan dakwaan Setya.

Baca: Praperadilan Setya Novanto Gugur, KPK: Lembar Baru Kasus E-KTP Dimulai

Menurut kuasa hukum Setya Novanto, Nana Suryana, sidang perdana pokok perkara kliennya sengaja dipaksakan untuk menggugurkan praperadilan. Menurut dia, sidang perdana pokok perkara Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin, seharusnya tidak diadakan karena kliennya dalam kondisi sakit. "Jadi sidang kemarin itu seolah dipaksakan untuk menggugurkan praperadilan hari ini," kata Nana di lokasi yang sama.

Sedangkan pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hajar, mengatakan pada prinsipnya perkara itu harus cepat, sederhana, dan murah. "Meskipun tidak bisa dihindari bahwa penyerahan perkara secara cepat ke Pengadilan Tipikor itu untuk menggugurkan praperadilan," kata Fickar saat dihubungi Tempo.

Menurut Fickar, langkah cepat KPK menangani kasus korupsi Setya Novanto sudah tepat. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang KPK, kata dia, mengamanatkan penuntutan kasus korupsi harus dilakukan dengan cepat. "Tapi yang pasti, langkah KPK kali ini didasari oleh manuver-manuver serta mengantisipasi adanya sumber daya yang bisa saja dimanfaatkan untuk menghentikan persidangan Setya Novanto," ujarnya.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

4 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

11 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

12 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

14 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

15 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

15 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

17 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

18 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

18 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif