Kuasa Hukum Setya Novanto Pasrah Hakim Gugurkan Praperadilan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Kusno melihat berkas-berkas sidang Praperadilan yang diberikan Kuasa Hukum Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, 30 November 2017. Hakim menyampaikan bahwa KPK mengajukan penundaan sidang praperadilan minimal tiga minggu tehitung sejak sidang perdana digelar. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Hakim Kusno melihat berkas-berkas sidang Praperadilan yang diberikan Kuasa Hukum Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, 30 November 2017. Hakim menyampaikan bahwa KPK mengajukan penundaan sidang praperadilan minimal tiga minggu tehitung sejak sidang perdana digelar. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Setya Novanto mengaku pasrah saat hakim menyatakan praperadilan kliennya gugur. Hakim tunggal Kusno telah mengetuk palu sidang dan memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur.

    "Sesuai dengan pertimbangan hakim karena sidang perdana pokok perkara dimulai dan praperadilan dinyatakan gugur. Jadi apapun keputusan hakim harus kami terima dan kami hargai," kata salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Nana Suryana, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017.

    Baca: Praperadilan Setya Novanto Gugur

    Adapun pertimbangan hakim, yakni berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti yang dinyatakan saksi ahli Zainal Arif Mochtar, tentang gugurnya praperadilan pada persidangan sebelumnya. Praperadilan dinyatakan gugur dengan dibukanya sidang pokok perkara korupsi e-KTP.

    Selain Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, pertimbangan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang gugurnya permohonan praperadilan. "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, saya menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur, " kata hakim Kusno.

    Baca: KPK Minta Terdakwa E-KTP Tak Jadikan Sakit sebagai Alasan

    Putusan sidang praperadilan Setya Novanto ini dipercepat dari yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Penyebabnya, pemohon dari kuasa hukum Setya Novanto tidak memberikan kesimpulan.

    Padahal, dalam sidang sebelumnya disepakati bahwa putusan akan dibacakan setelah hakim menerima kesimpulan sidang dari kuasa hukum Setya Novanto dan tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Memberikan kesimpulan itu kan hak, tidak disampaikan juga tidak apa-apa. Lagipula kesimpulan itu tidak dijadikan acuan dalam mengambil putusan" kata Nana Suryana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utang BUMN Sektor Industri Melonjak, Waskita Karya Paling Besar

    Sejumlah badan usaha milik negara di sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan utang yang signifikan. Waskita Karya menanggung utang paling besar.