KPK Minta Terdakwa E-KTP Tak Jadikan Sakit sebagai Alasan

Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 17 November 2017. Penahanan kepada Setya Novanto ini untuk menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para terdakwa dan saksi dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP tak menjadikan alasan sakit untuk menghindari atau menunda proses hukum. Sebab, ada risiko bagi pihak yang menghambat proses hukum.

"Jika ada pihak-pihak yang merekayasa kondisi apalagi membantu seseorang menghindari atau bahkan menghambat proses hukum, tentu ada risiko pidananya," kata Febri pada Kamis, 14 Desember 2017.

Baca: KPK: Jangan Hambat Penanganan Perkara E-KTP

Febri berharap apa yang terjadi sejak pertengahan November dan kemarin dapat jadi pembelajaran bagi semua pihak agar tak menghambat proses hukum. Kejadian yang dimaksud Febri berkaitan dengan proses hukum yang dijalani terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, mulai dari proses pemanggilan, pemeriksaan hingga pengadilan.

Pernyataan Febri ini juga untuk menanggapi berjalannya sidang perdana pokok perkara terdakwa Setya Novanto sehubungan kasus proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017. Dalam sidang itu, Setya beberapa kali bungkam dan tak menjawab pertanyaan hakim. Setya pun mengaku irit bicara lantaran kurang istirahat. Setya juga mengklaim sedang diare dan bolak-balik toilet 20 kali.

Baca: Jaksa KPK Sudah Prediksi Skenario Sakit Setya Novanto di Sidang

Menurut Setya, dokter di tahanan KPK tak memberikan obat. Namun, jaksa KPK membantahnya dan bilang bahwa Setya hanya batuk.

Febri memastikan, Setya telah diperiksa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke pengadilan. Menurut dokter, Setya layak mengikuti persidangan bila melihat kondisi kesehatannya.

Menurut Febri, hasil pemeriksaan yang objektif akan memperlihatkan apakah kondisi kesehatan Setya benar-benar terganggu. "Dan tindakan medis lanjutan dapat dilakukan," kata dia.

Selain itu, Febri berterima kasih kepada tim dokter dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang telah bekerja sama dengan KPK. Dukungan pelbagai pihak memang diperlukan KPK saat ini untuk memberantas korupsi. Tak terkecuali dukungan dari kalangan medis yang bekerja independen dan profesional.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

5 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

18 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.