KPK: Jangan Hambat Penanganan Perkara E-KTP

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto dipapah petugas saat memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Desember 2017. Sidang tersebut sempat diskors karena ada perdebatan terkait kondisi kesehatan Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto dipapah petugas saat memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 13 Desember 2017. Sidang tersebut sempat diskors karena ada perdebatan terkait kondisi kesehatan Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengingatkan agar tak ada pihak yang berupaya menghambat penanganan perkara terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Tindakan menghambat penanganan perkara bisa berisiko terkena hukuman yang berat, seperti diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice.

    "Kepada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan," kata Febri pada Rabu, 13 Desember 2017.

    Baca: KPK Sebut Praperadilan Setya Novanto Seharusnya Gugur

    Hal ini disampaikan Febri menanggapi persidangan perdana terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Saat sidang berjalan, Setya bungkam dan tak menjawab pertanyaan hakim sebanyak tiga kali. Ia pun buka mulut setelah kembali dari toilet. Bukannya menjawab pertanyaan hakim, Setya mengaku sedang diare dan tak diberi obat oleh dokter KPK.

    Kuasa hukum Setya, Maqdir Ismail, pun meminta agar hakim memberikan kesempatan kepada Setya untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit lain. Tujuannya, memastikan kondisi kesehatan Setya. Akibat perdebatan ini, sidang sempat ditunda dua kali.

    Baca: Setya Novanto Dinilai Berbohong, KPK Akan Perberat Tuntutan?

    Berkaitan dengan kondisi kesehatan Setya, Febri memastikan KPK telah mengecek kondisi kesehatan terdakwa sebelum diberangkatkan ke pengadilan. Dokter KPK menganggap Setya layak menjalani persidangan. Sayangnya, Febri tak dapat memberi keterangan detail ihwal riwayat kesehatan Setya. "Riwayat kesehatan itu informasi tertutup, tidak bisa disampaikan," ujarnya.

    Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Setya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,84 triliun. Setya didakwa menerima dana sebesar US$ 7,3 juta—kini senilai Rp 99 miliar dengan kurs Rp 13.556 per dolar Amerika Serikat—dari pemenang tender dan penyedia barang. Korupsi dalam proyek ini menyebabkan negara merugi hingga Rp 2,3 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.