Muhammad Qodari: Kompromi Antarfaksi Jadi Cara Selamatkan Golkar

Reporter

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (kedua kiri) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekjen Idrus Marham, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Muhammad Qodari, berpendapat kompromi antarfaksi di tubuh Partai Golkar menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu dari kehancuran.

Menurut Qodari konflik antarfaksi yang tak berujung bisa berimbas pada kepunahan Partai Golkar dalam kontestasi politik 2018 dan 2019. "Musuh Golkar terbesar itu dirinya sendiri, faksionalisasi di dalam dirinya," katanya di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Baca: JK: Penunjukan Ketua DPR oleh Setya Novanto Langgar Aturan

Kompromi yang dimaksud Qodari adalah agar faksi-faksi di tubuh Golkar bisa berbagi tempat dan peran di kursi-kursi strategis yang dimiliki partai tersebut. Sehingga, kata dia, perwakilan setiap faksi dapat terakomodasi di posisi-posisi tertentu. "Misal, tiap faksi ada yang menjadi ketua umum, ada yang menjadi ketua DPR, ada sekretaris jenderal, ada bendahara umum, dan seterusnya," ujarnya.

Jika tidak mau berkompromi, menurut Qodari, dampak perpecahan antarfaksi itu adalah munculnya kepengurusan ganda. Dampak selanjutnya adalah munculnya calon legislatif ganda dari tiap faksi untuk diusung dalam pemilihan umum.

Simak: Titiek Soeharto Maju Ketum Golkar, Begini Tanggapan Mahyudin

Munculnya calon ganda dalam pemilu legislatif mustahil bisa diakomodasi. Dampak terburuknya, kata Qodari, Partai Golkar akhirnya tidak dapat mengajukan calon legislatif. "Karena tidak bisa mengajukan caleg maka eksistensi Golkar sudah pasti selesai," ucapnya pria yang juga Ketua Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri ICMI itu.

Qodari menilai gejala gesekan antarfaksi di Partai Golkar mulai tampak sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ketua umum nonaktif, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Golkar mendesak diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya.

Lihat: Golkar Daerah Kumpul di Jakarta Sepakat Tolak Setya Novanto

Namun beberapa elite partai, seperti Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, berkeras munaslub dibahas dalam sidang pleno, yang digelar setelah ada putusan sidang praperadilan Setya.

Perbedaan pendapat juga mencuat saat Setya menunjuk Aziz menggantikannya sebagai Ketua DPR. Ini terlihat dari adanya dua surat yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Surat yang dikirim Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal menyetujui penunjukan Aziz. Sebaliknya, surat penolakan dilakukan anggota Fraksi Golkar lain, yang dimotori Agus Gumiwang Kartasasmita.

ADAM PRIREZA






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

4 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

5 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

5 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

5 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

5 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

8 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

11 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

11 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

11 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

13 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.