TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Muhammad Qodari, berpendapat kompromi antarfaksi di tubuh Partai Golkar menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu dari kehancuran.
Menurut Qodari konflik antarfaksi yang tak berujung bisa berimbas pada kepunahan Partai Golkar dalam kontestasi politik 2018 dan 2019. "Musuh Golkar terbesar itu dirinya sendiri, faksionalisasi di dalam dirinya," katanya di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.
Baca: JK: Penunjukan Ketua DPR oleh Setya Novanto Langgar Aturan
Kompromi yang dimaksud Qodari adalah agar faksi-faksi di tubuh Golkar bisa berbagi tempat dan peran di kursi-kursi strategis yang dimiliki partai tersebut. Sehingga, kata dia, perwakilan setiap faksi dapat terakomodasi di posisi-posisi tertentu. "Misal, tiap faksi ada yang menjadi ketua umum, ada yang menjadi ketua DPR, ada sekretaris jenderal, ada bendahara umum, dan seterusnya," ujarnya.
Jika tidak mau berkompromi, menurut Qodari, dampak perpecahan antarfaksi itu adalah munculnya kepengurusan ganda. Dampak selanjutnya adalah munculnya calon legislatif ganda dari tiap faksi untuk diusung dalam pemilihan umum.
Simak: Titiek Soeharto Maju Ketum Golkar, Begini Tanggapan Mahyudin
Munculnya calon ganda dalam pemilu legislatif mustahil bisa diakomodasi. Dampak terburuknya, kata Qodari, Partai Golkar akhirnya tidak dapat mengajukan calon legislatif. "Karena tidak bisa mengajukan caleg maka eksistensi Golkar sudah pasti selesai," ucapnya pria yang juga Ketua Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri ICMI itu.
Qodari menilai gejala gesekan antarfaksi di Partai Golkar mulai tampak sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan ketua umum nonaktif, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Golkar mendesak diadakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya.
Lihat: Golkar Daerah Kumpul di Jakarta Sepakat Tolak Setya Novanto
Namun beberapa elite partai, seperti Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin, berkeras munaslub dibahas dalam sidang pleno, yang digelar setelah ada putusan sidang praperadilan Setya.
Perbedaan pendapat juga mencuat saat Setya menunjuk Aziz menggantikannya sebagai Ketua DPR. Ini terlihat dari adanya dua surat yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Surat yang dikirim Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal menyetujui penunjukan Aziz. Sebaliknya, surat penolakan dilakukan anggota Fraksi Golkar lain, yang dimotori Agus Gumiwang Kartasasmita.
ADAM PRIREZA
