Minggu, 22 September 2019

MPR dan Pergubi Menggelar Simposium Nasional

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Simposium pembangunan bervisi Pancasila diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

    Simposium pembangunan bervisi Pancasila diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa.

    INFO MPR - Ratusan mahasiswa, dosen, akademisi, dan masyarakat mengisi daftar kehadiran sebagai peserta simposium nasional di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu pagi, 13 Desember 2017. Dalam kesempatan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) menggelar Simposium Nasional bertema "Pembangunan Negara Kesejahteraan Pancasila Visi 2045".

    Dalam acara itu, sembilan guru besar dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Yudi Latief akan menjadi narasumber dialog. Kesembilan guru besar dari berbagai perguruan tinggi, yakni Bomer Pasaribu, Hendrawan Supratikno, Mustofadidjaya, Cecep Darmawan, Faisal Santiago, Payaman Simanjuntak, Bedjo Sujanto, Rully Indrawan, dan Haryono Umar.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Pergubi Gimbal Doloksaribu mengatakan merasa bangga atas kehadiran peserta simposium. Diharapkan acara itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Gimbal memaparkan organisasi yang dipimpinnya itu sudah lahir sejak 2011. Selain menjelaskan tentang kegiatan itu, ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPR yang telah menjalin kerja sama dengan Pergubi.

    “Sepuluh pakar akan memberi ide dan gagasan pembangunan Indonesia sesuai dengan visi Pancasila. Pergubi ingin memberi masukan dan saran kepada MPR,” katanya.

    Hasil simposium ini diharapkan menjadi pedoman bagi MPR dalam bekerja. Dalam simposium tersebut, akan ditampung berbagai pendapat, baik lisan maupun tulisan, sehingga masukan itu bisa memberi manfaat bagi nusa dan bangsa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.