Tempo juga mencatat, sejumlah alasan dikemukakan berbagai lembaga soal perlu segeranya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) misalnya memprediksi Jakarta tenggelam pada 2030 apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperhatikan keseimbangan ekologis.
Baca juga: Ibu Kota Pindah Palangkaraya?, Bappenas: Kajian Selesai Tahun Ini
Menurut Bappenas, pemindahan ibu kota negara terkait pula dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta sementara mereka berdomisili di pinggiran Jabotabek, yang akan mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM). Setidaknya 6,5 miliar liter BBM senilai sekitar Rp 30 triliun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.
Masih menurut Bappenas sampai 2010 sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1500 kilometer persegi di Jabodetabek. Atau 15 persen penduduk menempati kurang dari 1 persen wilayah Indonesia.
Sedangkan pemilihan Kota Palangkaraya sudah memenuhi beberapa syarat sebagai ibu kota negara. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah bila jadi memindahkan ibu kota? Ketua Tim Visi Indonesia 2033 Andrianof A. Chaniago pada 2015 lalu pernah mengatakan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 50 triliun - Rp 100 triliun bisa dikucurkan secara multy years (tahun jamak) dalam jangka 10 tahun atau sebesar Rp 5 triliun - Rp 10 triliun per tahun.
