Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Bappenas dan pihak terkait tengah mengkaji kota yang akan menjadi pengganti ibu kota, salah satunya Palangkaraya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Bappenas telah memiliki sejumlah opsi daerah tujuan pemindahan ibu kota. Bambang mengatakan kajian Bappenas akan rampung akhir bulan ini.
Apakah Palangkaraya atau daerah lain yang akan dipilih oleh pemerintah? "Daerah A, B, C. Saya harus lapor dulu ke Presiden," kata Bambang di Jakarta, pada Selasa 12 Desember 2017.
Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Harga Tanah di Palangka Raya Melonjak
Adapun alasan Palangkaraya dianggap menjadi kota yang layak sebagai pengganti ibu kota, Tempo mencatatkan beberapa alasan:
Pertama, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan ada lahan seluas 300 ribu hektare di Kota Palangkaraya yang bisa dijadikan ibu kota negara baru. Lahan provinsi yang masih berupa hutan tersebut dipersiapkan untuk memfasilitasi wacana pemindahan ibu kota pemerintah pusat. Ini menjadi satu modal awal karena memiliki daya tampung yang cukup dengan luasan kota yang lebih besar dibanding Jakarta.
Kedua, Palangkaraya tidak memiliki gunung berapi dan lautan lepas sehingga aman dari ancaman gempa bumi.
Ketiga, Palangka Raya memiliki jumlah sungai yang banyak dan wilayah hutan yang cukup luas membuat Palangkaraya aman dari ancaman banjir.
Keempat, Peta Gempa 2010, Kalimantan termasuk wilayah yang paling aman dari zona gempa. Pembangunan jalur kereta api, jalan raya lintas Kalimantan yang akan berdampak bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di pulau tersebut. Apalagi letak geografis Palangkaraya tepat di tengah wilayah Indonesia.
Kelima, jika ditinjau dari aspek sosial dan budaya, Palangkaraya merupakan wilayah dengan penduduk yang beragam. Selain penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak, Palangkaraya juga dihuni oleh berbagai suku mayoritas dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Suku Jawa, Suku Banjar, Suku Madura, Suku Sunda, Suku Bali, dan Suku Batak sehingga jika ada urbanisasi besar-besaran yang terjadi diperkirakan tidak akan menjadi suatu ancaman bagi warga lokal.
