Praperadilan, Saksi Ahli: Hak Imunitas Setya Novanto Tak Berlaku

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim biro hukum KPK memutar secara langsung tayangan sidang pokok tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam sidang praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Desember 2017. Tampak pihak Setya Novanto belum hadir meski praperadilan diagendakan mulai pukul 9.00. Tempo/Zara Amelia

    Tim biro hukum KPK memutar secara langsung tayangan sidang pokok tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam sidang praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Desember 2017. Tampak pihak Setya Novanto belum hadir meski praperadilan diagendakan mulai pukul 9.00. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk atau e-KTP dengan penggugat Setya Novanto. Dalam sidang ini, saksi ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Zainal Arifin Muchtar memaparkan soal polemik hak imunitas Setya Novanto sebagai Ketua DPR namun berstatus tersangka kasus korupsi.

    Kepada Hakim Tunggal Kusno, Zainal mengatakan pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK seharusnya tidak memerlukan izin Presiden Joko Widodo. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (UU MD3). "Ada ingatannya di UU MD3 bahwa segala perizinan presiden dalam hal (hak imunitas) itu tidak berlaku kalau berkaitan dengan tindak pidana khusus. Nah saya enggak tahu apakah korupsi masuk tindak pidana khusus," kata Zainal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Desember 2017.

    Baca: Pengacara Setya Novanto Sempat Tolak KPK Tayangkan Sidang E-KTP

    Dalam Pasal 245 Ayat (1) UU MD3, kata Zainal, memang disebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti Setya Novanto, memiliki hak imunitas. Namun, hak imunitas itu tergantung dari keanggotaannya sebagai anggota DPR saat melakukan tindak pidana tersebut. "Misalnya ketika melaksanakan tugas, dalam pidatonya sebagai anggota DPR dia dipidana karena mencemarkan nama baik, itu baru hak imunitas bisa berlaku," ujarnya.

    Hak imunitas itu, menurut Zainal, tidak berlaku jika seorang anggota DPR melakukan tindak pidana di luar tugasnya. "Kalau orang yang punya hak imunitas melakukan tindak pidana bukan dalam tugasnya, itu harus diproses pidana," kata dia.

    Baca: Sidang E-KTP Setya Novanto Dibuka, Saksi KPK: Praperadilan Gugur

    Setya Novanto pernah mengirimkan surat penolakan pemeriksaan terhadapnya kepada KPK. Menurut dia, pemanggilan dirinya harus seizin tertulis dari Presiden.

    Surat tersebut ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan diterima KPK pada Senin, 6 November 2017. Surat dikirimkan sebagai jawaban atas panggilan penyidik KPK yang menjadwalkan memeriksa Setya pada hari yang sama sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo.

    Sidang lanjutan praperadilan hari ini mengagendakan untuk mendengarkan saksi dari pihak KPK. KPK menghadirkan seorang saksi ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar. Sidang ini berpacu dengan waktu sidang perdana pokok perkara Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang juga digelar hari ini. Saat ini, baik sidang pokok maupun praperadilan tengah diskors.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.