Sebelum APBD Disahkan, Ini Pesan Tjahjo untuk Kepala Daerah

Ketua Bawaslu, Abhan memberikan buku IKP kepada Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo saat rilis indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018 oleh Bawaslu di Jakarta, 28 November 2017. Penyususnan IKP bertujuan memudahkan Bawaslu berfokus pada aspek bobot pengawas tertentu serta untuk memudahkan penyusunan strategi pengawasan berdasarkan daerah yang rawan. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Depok - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah menunggu aturan mengenai dana bantuan partai politik sebelum mengesahkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Sebaiknya pengesahan APBD menunggu aturannya keluar dulu,” kata Tjahjo di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 12 Desember 2017.

Tjahjo juga mengingatkan agar poin paling penting dalam APBD adalah jaminan terlaksananya proyek strategis nasional. “Proyek strategis calon gubernur terpilih juga harus teranggarkan.”

Hal lain yang harus diprioritaskan adalah anggaran untuk bencana, seperti banjir, kemacetan, pendidikan, dan kesehatan. “Mendagri juga akan merevisi APBD,” ujar Tjahjo.

Baca: Jokowi: Hati-hati Kelola APBD atau APBN, Itu...

Selain itu, Tjahjo mengingatkan ihwal bantuan dana partai politik. Pemerintah telah menyetujui kenaikan bantuan dana partai politik secara nasional dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk tiap suara. “Khusus untuk DKI Jakarta yang memiliki PAD (pendapatan asli daerah) tinggi, menaikkan 10 kali lipat dari sebelumnya merupakan hak pemerintah daerah.”

Namun, menurut Tjahjo, kenaikan 10 kali lipat untuk DKI itu tidak wajar. Ia mencontohkan, jika secara nasional besarannya Rp 1.000 dan DKI sekitar Rp 2.000, masih wajar. “Kalau sampai Rp1 juta, itu malah menimbulkan antipati dari masyarakat, apalagi DPRD lagi disorot,” ucap Tjahjo.

DPRD DKI Jakarta memutuskan dana bantuan untuk parpol Rp 17,7 miliar. Angka ini naik hampir sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 1,8 miliar. Menteri Tjahjo mengingatkan agar kenaikan itu juga memperhitungkan toleransi dengan daerah lain. “Jangan sampai daerah lain naiknya Rp 1 juta, sedangkan DKI Rp 1 miliar.”

Baca juga: Begini Postur APBD DKI 2017 Rp 71,8 Triliun...

Ia menilai wajar jika anggaran DKI berbeda dengan Jawa Tengah. Begitupun jika berbeda dengan Nusa Tenggara Timur, karena PAD DKI cukup tinggi. “Asal jangan mencolok saja.” Menurut dia, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan antardaerah.

“Lebih baik dimanfaatkan untuk hal yang lain.” Di Jakarta, kata Tjahjo, masih banyak anak yang belum bisa bersekolah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempersilakan Kementerian Dalam Negeri mengoreksi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2018, yang naik 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. “Kami menyerahkan prerogatif semuanya kepada Kemendagri,” tuturnya.

Simak: TB Indonesia Peringkat 2 Dunia, Tjahjo: Harus...

Menurut Sandiaga, DKI Jakarta menaikkan dana parpol hampir 10 kali lipat karena alasan Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta. Syarif, kata Sandi, mengatakan DKI tidak memiliki DPRD tingkat dua. “Mereka mengusulkan karena bebannya berat, dan (bagian) keuangan DKI menyanggupi, (jadi) diajukan.” Kenaikan dana bantuan untuk parpol, kata Sandi, sudah dibahas di Badan Anggaran DPRD.

Meski begitu, jika Menteri Tjahjo Kumolo menganggap hal itu menyalahi ketentuan, Pemerintah Provinsi DKI sangat terbuka untuk dikoreksi. “Kami sangat terbuka, silakan dikoreksi,” ucap Sandi.






Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

2 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

3 hari lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

4 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

9 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

10 hari lalu

Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

Pemkab Kudus menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

11 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

15 hari lalu

Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

Ketika di Solo, Airlangga Hartarto menyoroti realisasi anggaran belanja daerah atau APBD di sejumlah daerah yang saat ini belum maksimal.


ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

16 hari lalu

ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

Jakpro memerlukan modal dari pemerintah DKI untuk membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter.


Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

17 hari lalu

Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

Jawa Barat menyiapkan subsidi BBM bagi transportasi umum yang diambil dari 2 persen dana transfer pusat.


Peter Gontha Bilang Singapura Rebut Formula E, Ternyata Jakarta Tetap Tuan Rumah hingga 2024

21 hari lalu

Peter Gontha Bilang Singapura Rebut Formula E, Ternyata Jakarta Tetap Tuan Rumah hingga 2024

Jakpro menyebut Jakarta masih menjadi tuan rumah pelaksanaan Formula E hingga 2024 setelah muncul isu Singapura akan mengambil alih.