Alasan MK Nyatakan Uji Materi Perpu Ormas Tak Dapat Diterima

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membacakan keterangan Presiden RI dalam sidang uji materi Perppu Ormas, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 30 Agustus 2017. Dalam sidang ini, Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil dan formil atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terkait pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima tujuh permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) karena telah kehilangan obyek. Perpu Ormas telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas pada 24 Oktober 2017.

“Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Arief Hidayat, didampingi delapan hakim konstitusi lain, pada Selasa, 12 Desember 2017.

Baca: Perpu Ormas Disahkan, Berikut Aturan Krusial yang Dipersoalkan

Pengesahan Undang-Undang Ormas tersebut, kata Arief, membuat perkara tak bisa dilanjutkan. Obyek permohonan para pemohon, yaitu Perpu Ormas, menjadi tidak ada sehingga permohonan para pemohon telah kehilangan obyek.

Putusan tersebut berlaku bagi perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 yang diajukan Afriady Putra, Nomor 39/PUU-XV/2017 yang diajukan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, Nomor 41/PUU-XV/2017 yang diajukan T. Budiman Soelaim dan Zainal Abidin, Nomor 48/PUU-XV/2017 yang diajukan Chandra Furna Irawan (Ketua Pengurus Yayasan Sharia Law Alqonuni), Nomor 49/PUU-XV/2017 yang diajukan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), Nomor 52/PUU-XV/2017 yang diajukan Herdiansyah dan
Ali Hakim Lubis, serta Nomor 58/PUU-XV/2017 yang diajukan Eggi Sudjana dan Damai Harry Lubis.

Baca: Direktur Imparsial Sebut 4 Alasan UU Ormas Perlu Direvisi

Uji materi Perpu Ormas itu ramai-ramai diajukan individu dan kelompok setelah pemerintah mengeluarkan Perpu Ormas. Perpu itu dikeluarkan pemerintah untuk merespons maraknya gerakan radikal yang dinilai ingin mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

Hizbut Tahrir Indonesia menjadi ormas pertama yang dibubarkan dengan dasar peraturan tersebut. Ormas itu dinilai membawa konsep kekhalifahan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Namun pihak-pihak yang menggugat menilai ormas merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Saat ini, pemerintah dan DPR tengah mempertimbangkan untuk membuat revisi UU Ormas yang mendapat banyak kritik karena dinilai sebagai sikap otoriter pemerintah.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

16 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

21 jam lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

1 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

2 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

4 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

4 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi