JK: Jangan Korupsi Agar Indonesia Tidak Jadi Negara Gagal

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan praktik korupsi harus dihindari, baik di birokrasi maupun kehidupan sehari-hari. Hal itu, kata dia, dilakukan agar Indonesia terhindar menjadi negara gagal, seperti yang terjadi di negara-negara lain.

"Kita, bangsa Indonesia, apabila ingin negeri ini maju, ingin negeri ini tidak gagal, bukan fail country, maka tentulah kita menjaga bangsa ini untuk tidak rusak karena korupsi, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun di masyarakat lainnya," katanya saat menutup acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Baca juga: Presiden Jokowi Menganggap Pencegahan Korupsi Belum Serius

Kalla menyebutkan ahli sejarah sering mengatakan korupsi berusia seumur sejarah manusia. Sejarah juga mencatat banyak negara hancur lantaran perilaku korupsi yang berkembang di masyarakat. "Romawi hancur antara lain karena korupsi. Di negeri ini, pada abad pertengahan, VOC juga kolaps karena korupsi," ucapnya.

Di zaman modern, negara yang gagal karena korupsi juga bisa disaksikan, misalnya Venezuela, Argentina, dan sejumlah negara Afrika. Para pemimpin negara tersebut melakukan korupsi dan lari dari negara mereka membawa harta.

Di Indonesia, Kalla melanjutkan, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada era reformasi. Semua itu dilakukan dengan tekad memberantas korupsi. Karena itu, kata Kalla, semua pihak harus bersatu menghadapi korupsi.

"Tentu, apabila negeri ini bersih, kita juga bisa seperti negara-negara lain yang memberikan penghargaan kepada birokratnya, para stafnya, ataupun para pengelola negaranya," tuturnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp 977 Miliar dari Kasus Korupsi

Saat ini, Kalla menambahkan, Indonesia menghadapi kenyataan yang pahit. Tingkat korupsi hampir semua lembaga cukup tinggi. Dia menyebutkan ada 9 menteri, 19 gubernur, puluhan anggota DPR dan DPRD, serta ketua lembaga tinggi yang masuk penjara karena kasus korupsi. Karena itu, dia mengapresiasi semua pihak yang terus menyuarakan agar Indonesia bisa maju dan tidak menjadi negara gagal akibat korupsi.






Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

8 jam lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

20 jam lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

1 hari lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

2 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

4 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

4 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

5 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi