JK: Jangan Korupsi Agar Indonesia Tidak Jadi Negara Gagal

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan praktik korupsi harus dihindari, baik di birokrasi maupun kehidupan sehari-hari. Hal itu, kata dia, dilakukan agar Indonesia terhindar menjadi negara gagal, seperti yang terjadi di negara-negara lain.

    "Kita, bangsa Indonesia, apabila ingin negeri ini maju, ingin negeri ini tidak gagal, bukan fail country, maka tentulah kita menjaga bangsa ini untuk tidak rusak karena korupsi, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun di masyarakat lainnya," katanya saat menutup acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

    Baca juga: Presiden Jokowi Menganggap Pencegahan Korupsi Belum Serius

    Kalla menyebutkan ahli sejarah sering mengatakan korupsi berusia seumur sejarah manusia. Sejarah juga mencatat banyak negara hancur lantaran perilaku korupsi yang berkembang di masyarakat. "Romawi hancur antara lain karena korupsi. Di negeri ini, pada abad pertengahan, VOC juga kolaps karena korupsi," ucapnya.

    Di zaman modern, negara yang gagal karena korupsi juga bisa disaksikan, misalnya Venezuela, Argentina, dan sejumlah negara Afrika. Para pemimpin negara tersebut melakukan korupsi dan lari dari negara mereka membawa harta.

    Di Indonesia, Kalla melanjutkan, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada era reformasi. Semua itu dilakukan dengan tekad memberantas korupsi. Karena itu, kata Kalla, semua pihak harus bersatu menghadapi korupsi.

    "Tentu, apabila negeri ini bersih, kita juga bisa seperti negara-negara lain yang memberikan penghargaan kepada birokratnya, para stafnya, ataupun para pengelola negaranya," tuturnya.

    Baca juga: Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp 977 Miliar dari Kasus Korupsi

    Saat ini, Kalla menambahkan, Indonesia menghadapi kenyataan yang pahit. Tingkat korupsi hampir semua lembaga cukup tinggi. Dia menyebutkan ada 9 menteri, 19 gubernur, puluhan anggota DPR dan DPRD, serta ketua lembaga tinggi yang masuk penjara karena kasus korupsi. Karena itu, dia mengapresiasi semua pihak yang terus menyuarakan agar Indonesia bisa maju dan tidak menjadi negara gagal akibat korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.