Saksi: Praperadilan Setya Novanto Gugur Setelah Dakwaan Dibacakan

Tim biro hukum KPK membawa sejumlah barang bukti yang dikemas dalam empat kardus dan satu koper dalam sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Komariah Emong Sapardjaja, menjadi saksi ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadapi gugatan praperadilan Setya Novanto. Dalam kesaksiannya, Komariah mengatakan gugatan praperadilan Setya bisa gugur setelah persidangan dakwaan pokok perkara kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dibacakan.

"Pemeriksaan dimulai ketika surat dakwaan dibacakan, tidak hanya ketika dibuka untuk umum, karena pemeriksaan saat itu belum dimulai," kata Komariah saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.

Kesimpulan pendapat Komariah terlontar ketika hakim tunggal praperadilan, Kusno, meminta pertimbangan mengenai potensi gugurnya praperadilan setelah berkas perkara Setya dilimpahkan ke pengadilan. Kusno meminta pendapat ahli mengenai makna gugurnya praperadilan setelah pemeriksaan pokok perkara seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang gugurnya permohonan praperadilan.

Baca juga: Praperadilan Setya Novanto, KPK Putar Video Andi Narogong

Komariah awalnya tak menjawab dengan tegas ihwal tafsir Putusan MK 102/2015 tersebut. Ia menyerahkan tafsir tersebut kepada hakim tunggal. Namun hakim Kusno meminta penjelasan Komariah. "Jangan diserahkan kepada saya saja, karena hakim pun memerlukan pertimbangan ahli," tuturnya.

Komariah pun memberikan pertimbangannya bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai setelah dakwaan dibacakan. "Jadi praperadilan gugur sejak dakwaan mulai dibacakan," katanya.

Hari ini, KPK menghadirkan dua saksi ahli hukum. Selain menghadirkan Komariah, KPK menghadirkan ahli hukum Mahmud Mulyadi. Gugurnya praperadilan sempat menjadi fokus dalam pemberian keterangan ahli.

Apa yang dikatakan Komariah berbeda dengan yang diungkapkan saksi ahli dari pihak Setya Novanto. Dalam sidang kemarin, ahli hukum Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno, menilai pelimpahan berkas perkara Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak menggugurkan praperadilan penetapan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: Saksi Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Menurut dia, praperadilan dan persidangan pokok perkara adalah dua obyek peradilan yang berbeda.

Basuki merujuk pada Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Pasal itu tidak memberikan satu justifikasi bahwa pemeriksaan pokok perkara menggugurkan praperadilan," ujarnya dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

21 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

55 hari lalu

Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator

Berikut beberapa kasus besar yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan justice collaborator.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

55 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.