Saksi Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Tim biro hukum KPK membawa sejumlah barang bukti yang dikemas dalam empat kardus dan satu koper dalam sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 8 Desember 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menjadi saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto. Dalam kesaksiannya, Komariah mengatakan KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan status tersangka untuk kali kedua pasca-putusan praperadilan pertama.

"Dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi), penetapan tersangka boleh diulang kembali. Praperadilan hanya masalah formal saja," kata Komariah dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.

Baca: Beda Hakim Kusno dan Cepi Iskandar di Praperadilan Setya Novanto

Argumen Komariah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi 21 Tahun 2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Kedua beleid ini, kata Komariah, membuka ruang untuk menetapkan kembali status tersangka. "Ini bukan masalah yang tidak harus dipersoalkan karena ada putusan MK yang mengatur hal tersebut," ujarnya.

Dalam penetapan Setya sebagai tersangka, menurut Komariah, KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK mengenai penetapan tersangka. "Proses sudah berjalan di jalan yang benar," ujarnya. Misalnya, ia mengatakan, tidak ada norma yang menyatakan bahwa KPK baru bisa menetapkan tersangka di akhir penyidikan. "Itu sama sekali tidak benar, norma itu tidak ada," ujarnya.

Menurut dia, penetapan seseorang sebagai tersangka bisa dilakukan selama ada bukti permulaan yang cukup. Alat bukti tersebut bisa diperoleh dari mana pun. "Bukti di perkara tertentu boleh digunakan dalam perkara yang lain. Itu sudah ada yurisprudensi, kenapa harus dipersiapkan lagi," ujarnya.

Baca: KPK Pastikan Jerat Setya Novanto dengan Alat Bukti Baru

Dalam sidang praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK menghadirkan dua saksi ahli hukum. Selain Komariah, KPK juga menghadirkan ahli hukum Mahmud Mulyadi.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

5 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

18 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.