Peter Carey: Belajarlah dari Sejarah Inggris Menangkal Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejarawan Peter Carey. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki sederetan kasus korupsi yang seakan tidak ada habisnya. Para pejabat kian banyak yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Negara mengalami kerugian terutama dengan adanya skandal korupsi terbesar, yakni kasus mega korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Sejarawan Peter Carey menyebutkan Indonesia bisa belajar dari cara Inggris dalam menangkal korupsi. Meski dikenal sebagai negara adidaya, ternyata Inggris memiliki sejarah kelam terhadap korupsi sebelum abad ke-18. Bentuk pemerintahan sebelumnya, yakni monarki absolut menjadi akar maraknya praktik korupsi di institusi pemerintah Inggris.

Baca juga: Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp977 miliar dari Kasus Korupsi

Perang Saudara pada 1642 yang menjatuhkan kerajaan mulai menjadi titik terang bangkitnya Inggris dari korupsi. Korupsi baru mulai terobati pada abad ke-18 ketika Inggris dihantui oleh kehancuran sistem finansial dan kekalahan militer.

Guru Besar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu menjelaskan, Inggris mengalami sejarah Panjang dalam memerangi korupsi. Menurutnya, Inggris membutuhkan total 150 tahun untuk bangkit. “50 tahun terakhir adalah pertarungan terhadap korupsi yang paling sengit,” ucap Carey ketika berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Barat pada Jumat, 8 Desember 2017.

Carey menjelaskan, cara pertama menanggulangi korupsi adalah kenaikan renumerasi pegawai pemerintahan. Jatuhnya sistem pemerintahan monarki absolut di Inggris usai Perang Saudara turut memunculkan kekuasaan rakyat dalam parlemen. Reformasi parlemen itu turut menggiring reformasi sistem kehakiman melalui kenaikan renumerasi.

Gaji hakim senior dinaikkan 500 persen menjadi seribu poundsterling per tahun atau senilai Rp 3,3 miliar. Selain menaikkan gaji, pemerintah juga melarang para hakim menerima penghasilan tambahan, keuntungan, atau hadiah dalam bentuk lainnya.

“Jadi tidak ada kasus hakim yang harus dicopot dalam abad ke-18 karena menerima uang,” ucap Carey.

Kedua, Inggris juga mendirikan sebuah komite khusus dalam parlemen untuk memeriksa laporan keuangan negara. “Komite ini seperti KPK,” kata Carey. Komisi ini berisi tujuh anggota dari seluruh partai politik di parlemen. Komisi ini dibentuk usai penobatan Raja William pada 1689 guna memberi wewenang lebih luas kepada parlemen untuk mengawasi belanja dan neraca departemen keuangan.

Ketiga, menurut Carey, yang tak kalah penting dalam menanggulangi korupsi adalah revolusi mental dari masyarakat Inggris. “Revolusi mental ini penting,” kata Carey.

Carey menjelaskan, revolusi mental di Inggris pada abad ke-18 didasarkan pada pengaruh agama Protestan dan filsafat utilitarianisme, yakni dengan memaksimalkan kebahagian serta kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Cara Korupsi di Daerah

Menurut Carey, kepercayaan tinggi masyarakat atas agama memicu sebuah moralitas di tengah pemerintahan. Dengan tumbuhnya moralitas dalam setiap individu, maka para pekerja pemerintahan mampu melaksanakan tugas politik dengan jujur dan sungguh-sungguh.

Sementara, doktrin utilitarianisme dipopulerkan di Inggris oleh Jeremy Bentham dan adiknya, Samuel Bentham, insinyur angkatan laut Inggris. Utilitarianisme menitikberatkan unsur sifat hemat, efisiensi, kebersahajaan, dan integritas di bidang pemerintahan, terutama di bidang keuangan negara dan militer.

Carey menekankan, revolusi mental adalah faktor terpenting dalam memberantas korupsi pada pemerintahan. “Korupsi tidak hanya berkaitan dengan institusi, tetapi juga pola pikir,” ucap Carey.






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

1 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

1 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

1 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

3 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

3 hari lalu

Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

Mantan Ibu Negara Honduras dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penyelewengan dana yang ditujukan untuk program sosial.


Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

3 hari lalu

Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

Mantan Menteri Kehakiman China dihukum seumur hidup dalam kasus korupsi, tapi ia disebut masuk kelompok yang tidak setia pada Xi Jinping


Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

3 hari lalu

Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, berikut sejumlah pejabat yang pernah melawan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

6 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

6 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

7 hari lalu

Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

LHKPN bagian upaya pencegahan korupsi, yang merupakan tugas dari KPK. Mengapa pejabat dan calon penyelenggara negara perlu laporkan harta kekayaannya?