INFO NASIONAL - Dua lagu dari paduan suara pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bagi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari semua perwakilan di Indonesia, di Hotel Santika Premier Bintaro, Minggu, 10 Desember 2017.
Laporan panitia penyelenggara menyebut sebanyak 70 peserta mengikuti kegiatan tersebut, dengan harapan bisa lebih mengoptimalkan pengawasan kegiatan pada lingkupnya masing masing, baik perwakilan daerah maupun pusat. Narasumber yang mengisi acara pada hari kedua kegiatan Rakorwas terdiri atas instansi Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Kepolisian RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga:
Acara yang berlangung selama tiga hari itu sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, memelihara, dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas serta fungsi BKKBN. Sehingga nantinya diharapkan lembaga yang menangani masalah keluarga berencana ini bisa terbebas dari masalah penyelewengan anggaran dan korupsi yang menjadi momok.
Rakorwas kali ini menitikberatkan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP ini merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan SPIP atau peningkatan pengawasan menjadi perhatian presiden dan peraturan pemerintah, yang mengatur hal tersebut sudah keluar, maka BKKBN juga harus kuat dalam mengambil posisi pengawasan ini.
“Jadi, kegiatan ini semacam sistem evaluasi pengawasan kita di BKKBN. Apakah peran unsur masing-masing ini jalan atau tidak? Apakah ada kemajuan atau tidak di dalam kinerja program dan anggaran pada masing-masing komponen, karena yang hadir di sini semua pejabat eselon dua,” katanya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Nofrijal menyadari selama dua tahun ini BKKBN mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian), sehingga membuat semangat kerja jajarannya tidak optimal. “Maka di tahun ini, kami upayakan untuk mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan salah satu upayanya adalah kegiatan Rakorwas ini. Kami telah sepakat pengawasan ini adalah salah satu faktor dari keberhasilan kinerja,” ujarnya.
Dalam bidang apa pun, manajemen klasik menyatakan tiga hal, yang utama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atau pengawasan. Dalam hal pengawasan, Ketua Pelaksana Kegiatan Rakorwas BKKBN Agus Sukiswo mengatakan, target dalam kegiatan ini pertama, semua sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan harus betul-betul paham mengenai standar akuntansi pemerintah. Kedua, semua pimpinan harus paham juga mengenai SPIP, ketiga semua unsur di sini harus taat dan patuh pada aturan, dan keempat semua harus transparan terhadap program keuangan. “Nah, jika keempat itu sudah bisa dikendalikan, saya yakin WTP bisa dicapai BKKBN,” ucapnya.
Pada kesempatan itu juga secara simbolis diberikan penyematan pin komitmen BKKBN meraih WTP, sekaligus komitmen lembaga ini bisa bebas dari korupsi dan penyelewengan anggaran. Penyematan pin komitmen diberikan kepada semua peserta yang hadir. Hal ini dilakukan agar jiwa ketaatan melekat pada diri masing-masing unsur, sehingga terwujud target dari kegiatan Rakorwas bagi Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BKKBN tahun 2017. (*)
