Jokowi: Siapa Bisa Pangkas Peraturan, Saya Beri Hadiah

Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi gatal ingin memangkas peraturan-peraturan yang mempersulit proses perizinan atau administrasi. Saking gemasnya melihat banyaknya aturan yang dimanfaatkan untuk niat koruptif, ia melontarkan gagasan membuat kompetisi deregulasi.

"Saya mau buat lomba. Siapa yang bisa memangkas banyak peraturan, saya beri hadiah," ujar Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.

Baca juga: Presiden Jokowi Menganggap Pencegahan Korupsi Belum Serius

Presiden Joko Widodo mengatakan, deregulasi peraturan harus segera dilakukan karena kenyataannya banyak aturan-aturan tak jelas di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan tak jelas adalah berkarakter abu-abu dan bisa digunakan untuk membuat transaksi korupsi.

Di sisi lain, lanjut Jokowi, aturan-aturan yang tak jelas itu juga membuat proses perizinan investasi lamban dilakukan. Padahal, kata Jokowi, Indonesia tengah berupaya menggenjot investasi masuk ke Indonesia.

"Menjengkelkan karena setiap bergerak ada aturannya, ada izinnya, ada persyararannya. Itulah faktanya sehingga semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa setidaknya ada 42 ribu pertauran, terutama di daerah, yang harus dipangkas. Sebelumnya, pemerintah sudah memangkas 3.000 aturan berwujud Perda.

Baca juga: Jokowi Berfokus ke Hak Dasar Kemudian Perkara HAM

Sebagai catatan, pemerintah pusat tak bisa lagi leluasa memangkas peraturan daerah bermasalah karena dilarang putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri membatalkan Perda.

Jokowi beberapa waktu lalu, sempat memanggil seluruh kepala daerah ke Istana untuk memberi arahan soal kelanjutan deregulasi. Sebab, apapun putusan MK, Presiden Joko Widodo tetap berkeyakinan deregulasi perlu dilakukan.






Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

8 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

10 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

14 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

14 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

15 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

15 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

17 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

18 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

18 jam lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

19 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.